Surabaya (beritajatim.com) – Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur mengeluarkan kebijakan baru pada pelaksanaan PPDB 2023 mendatang, berupa penyediaan kuota khusus bagi ketua OSIS, Hafidz, serta program ADEM dan Repatriasi Papua di tingkat SMP/MTs.
Plt Kepala Dindik Jatim, Wahid Wahyudi mengatakan bahwa pertimbangan ini dibuat lantaran melihat realitas saat ini, dimana ke depan dibutuhkan sosok pemimpin hebat dalam memajukan negeri.
“Kami melihat ketua osis SMA itu kebanyakan SMP-nya menjadi ketua OSIS. Sehingga kami terilhami saat mendampingi bu Gubernur Khofifah dalam kunjungannya di IPB (Institute Pertanian Bogor) yang membuka kuota untuk ketua OSIS SMA/SMK bisa masuk IPB dengan kuota yang disediakan,” ujar Wahid, Selasa (28/2/2023).
BACA JUGA:
Inilah Petunjuk Teknis PPDB 2023, Termasuk Kuota Tiap Jalur
Nah, dari situlah, lanjut Wahid, pihaknya kemudian mengadopsi kebijakan tersebut ke dalam pelaksanaan PPDB di Jatim yang rencananya digelar Juni 2023 mendatang. Ia menuturkan, selain kuota khusus tersebut juga terdapat jalur afirmasi pendidikan menengah alias ADEM. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia.
Tak hanya itu, rencananya Dindik Jatim juga bakal ada kebijakan baru soal pemberian kuota bagi anak tenaga kesehatan (nakes). Kata dia, tahun ini aturan tersebut bakal dikerucutkan. Dimana, sebelumnya berlaku bagi anak nakes secara umum, namun tahun ini diubah menjadi bagi anak nakes yang orang tuanya meninggal saat pandemi Covid-19.
Sementara itu, Alfian Majdi, Kepala Teknologi Informasi dan Teknologi Pendidikan Dindik Jatim menerangkan bahwa jalur masuk ketua OSIS sebagai prestasi non akademik. Begitu pun dengan jalur Hafidz Quran. Sementara itu, tiap sekolah nantinya hanya akan diberi jatah satu siswa.
BACA JUGA:
SMPN 1 Kota Blitar Butuhkan Puluhan Siswa Baru dari Jalur Golden Ticket
Sedangkan kuota bagi siswa program ADEM dan Repatriasi Papua, Provinsi Jatim menjadi satu-satunya yang siap dan bersedia menerima siswa ADEM pada pelaksanaan PPDB tahun ini. Nantinya, proses seleksi program ADEM dilakukan sepenuhnya oleh Kemdikbud Ristek.
Ia menambahkan, dari proses seleksi ini hasil akhir berupa SK yang dikirim ke Jatim kemudian ditindak lanjuti lewat PPDB Jatim. “Prinsipnya ada 423 SMA dan 298 SMK di Jatim. Total 721 lembaga bisa menerima ADEM. Berapapun (siswa) yang diberikan oleh kementrian kita siap menerima. Kuota khusus ini masuk jalur afirmasi keluarga tidak mampu,” terang dia.
BACA JUGA:
Gubernur Jatim: Orang Tua Harus Paham Sistem Zonasi PPDB
Lebih lanjut disampaikan, adapun kebijakan lainnya yakni bagi anak butuh. Di tahun lalu syarat yang harus dipenuhi calon peserta didik harus memiliki berbagai kartu perlindungan sosial dan harus upload tanda serikat buruh.
Namun untuk tahun ini mereka cukup melampirkan KIP, atau SKTM. “Ini akan jadi prioritas sekolah agar jalur anak buruh terpenuhi. Prinsipnya dinas pendidikan ingin mengakomodir anak buruh tidak mampu yang ingin sekolah,” pungkas Alfia. [ipl/suf]
