Politik Pemerintahan

Mahasiswa di Mojokerto Kembali Turun ke Jalan

Aksi mahasiswa yang mengatasnamakan ARMR menggelar aksi di depan kantor Bupati Mojokerto.

Mojokerto (beritajatim.com) – Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Mojokerto Raya (ARMR) menggelar aksi di depan kantor Bupati Mojokerto, Senin (12/10/2020). Massa mendesak Bupati dan Wali Kota Mojokerto keluar untuk menemui mereka dan membatalkan Undang-undang Cipta Kerja.

Ratusan mahasiswa dari beberapa kampus di Mojokerto Raya ini melakukan long march dari Graha Mojokerto Service City (GMSC) di Jalan Gajah Mada menuju ke kantor Bupati Mojokerto di Jalan A Yani Kota Mojokerto. Dengan membawa spanduk ukuran besar dan kecil, ratusan mahasiswa langsung melakukan orasi.

Di harapan pihak kepolisian yang berjaga di depan pintu gerbang, satu per satu perwakilan mahasiswa dari beberapa kampus melakukan orasi. Sembari menyampaikan tuntutannya, massa meminta kedua kepala daerah yakni Pjs Bupati dan Wali Kota Mojokerto menemui mereka.

“Bukan hanya buruh yang mendapatkan imbas daripada UU tapi rakyat juga, PKL. UU tidak pro terhadap rakyat, sebagian mahasiswa orang tuanya dari buruh. UU itu memang bagus tapi bagusnya buat kapitalis yang menginjak-injak. Hidup mahasiswa,” ungkap salah satu koordinasi aksi.

“Kita tadi sudah koordinasi dibantu pihak kepolisian, nanti Pjs Bupati dan Wali Kota akan menemui kita untuk menyampaikan surat yang akan ditandatangani,” tambah perwakilan mahasiswa lainnya saat menyampaikan orasinya yang langsung diteriaki massa aksi.

Hingga saat ini, ratusan mahasiswa masih bertahan di depan pintu gerbang kantor Bupati Mojokerto. Di Pendopo Graha Maja Tama Pemkab Mojokerto, Pjs Bupati Mojokerto Himawan Estu Bagijo dan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari direncanakan akan menemui massa aksi dengan menyerahkan Surat Permohonan Penangguhan Pemberlakukan UU Omnibus Low. [tin/kun]





Apa Reaksi Anda?

Komentar