Politik Pemerintahan

BPK: Pemkab Jember Salah Satu yang Tak Perbarui Data Warga Miskin

Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, merupakan salah satu dari pemerintah daerah yang tidak memperbarui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). DTKS digunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat, terutama dalam situasi pandemi seperti saat ini.

“Jember adalah salah satu dari kabupaten dan kota yang tidak aktif melakukan updating jumlah penduduk miskin. Dari 514 kabupaten dan kota, hanya 29 kabupaten dan kota yang melakukan pembaruan data penduduk yang layak menerima bansos,” kata Achsanul Qosasih, salah satu anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI, kepada beritajatim.com, Sabtu (9/5/2020).

Menurut Qosasih, anggaran untuk pembaruan data ada, namun hasilnya tak maksimal. “Tidak ada perubahan dalam data keluarga penerima manfaat. Itu kan harus di-update setiap enam bulan oleh Dinas Sosial yang notabene di bawah bupati dan dilaporkan ke Pusdatin (Pusat Data dan Informasi) Kementerian Sosial. Nah di situ dijadikan dasar Kementerian Sosial memberikan bansos,” katanya.

Apa dampak tak adanya pembaruan DTKS? “Dampaknya ya salah sasaran (pemberian bantuan). Artinya, yang semestinya dapat, tapi tidak dapat, karena datanya tidak di-update. Bisa jadi orangnya sudah meninggal, barangnya tetap ada dan tersalurkan. Ke mana tersalurkan? Mestinya di-update, ada yang sudah meninggal, ada yang pergi, ada yang sudah jadi TKI, ada yang tadinya keluarga penerima manfaat mungkin anaknya sudah sukses sehingga dia sudah sejahtera,” kata Achsanul.

Achsanul tidak mau membuka 29 kabupaten dan kota yang aktif memperbarui data kemiskinan. “Ini mau pilkada. Kalau saya ngomong, akan ditaruh spanduk (pengumuman) besar-besaran, susah saya,” katanya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Jember Gatot Triyono mengatakan, pihaknya bukan satu-satunya yang tidak memperbarui data kemiskinan itu. “Itu nasional,. Ujung-ujungnya Pemkab Jember yang disalahkan. Padahal kabupaten yang lain juga sama,” katanya, Senin (11/5/2020). Namun dia tidak tahu mengapa Dinas Sosial tidak melakukan pembaruan data.

Menurut Gatot, masih banyak bantuan sosial untuk masyarakat. “Tidak hanya BST(Bantuan Sosial Tunai) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Kriteria BTT (Bantuan Tak Terduga) APBD Jember 2020 untuk penyandang cacat berat, lansia, duafa, nelayan, buruh tani, insan transportasi, pedagang pasar, PKL sekolah, IKM, UMKM, Guru ngaji, GTT Paud, GTT tenaga Pendidikan, tenaga kerja dirumahkan, tenaga kerja di-PHK, takmir masjid, tukang jagal, kader posyandu,” katanya.

Namun masalah pendataan dikeluhkan pemerintah desa. Dewi Kholifah, Kepala Desa Kemuningsari Kidul, Kecamatan Jenggawah, mengatakan DTKS tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. “Ada yang satu rumah masuk data semua. Kalau diberikan lewat data itu, kades dilema,” katanya, Jumat (8/5/2020).

Dewi akhirnya memadukan DTKS dengan hasil penyisiran pemerintah desa sendiri. “Kami carikan orang-orang yang betul-betul berhak menerima. Kami mengambil (masyarakat) terbawah yang tidak mendapat bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT,” katanya.

Susah-susah menyisir warga miskin yang patut dibantu, sebagian nama yang disodorkan pemerintah desa ke Pemkab Jember dicoret. Tercatat, ada 83 dari 239 nama warga Kemuningsari Kidul yang dicoret karena sudah terdata di Dinas Sosial untuk diberi bantuan. “Padahal (nama-nama calon penerima BLT) itu sudah diputuskan di musyawarah desa,” kata Dewi.

Akhirnya, Dewi mencari warga miskin lain untuk mengganti 83 nama yang sudah dicoret. “Ini yang sulit. Kami untuk BLT DD mencari orang yang tidak menerima bantuan PKH dan BPNT, serta rumahnya paling tidak layak seperti tidak berkeramik dan tidak pernah dapat bantuan apapun. Kami fix-kan pendataan ini dulu, baru BLT Dana Desa dibagikan,” katanya.

“Kami di lapangan ini dilema. Dengan adanya bantuan PKH dan BPNT saja, kami sering didatangi warga (untuk diprotes). (Kata mereka) ‘Itu yang rumahnya bagus kok dapat, saya yang miskin tidak dapat’,” kata Dewi. [wir/suf]





Apa Reaksi Anda?

Komentar