Tuban (beritajatim.com) – Polemik di Klenteng Kwan Sing Bio kembali memanas. Setelah sebelumnya mencuat soal penggembokan gerbang, pembukaan paksa, hingga rencana kirab Kimsin, kini pihak pengelola klenteng akhirnya memberikan klarifikasi terkait kunjungan DPRD Tuban.
Melalui kuasa hukumnya, Nang Engki Anom Suseno, pengelola menyatakan tidak pernah menerima surat pemberitahuan resmi terkait kunjungan anggota DPRD Tuban ke lokasi.
“Kalau merujuk pada mandat yang diberikan Sudomo Margonoto, seharusnya kami yang menjadi pengelola. Namun tidak ada pemberitahuan apa pun terkait kunjungan tersebut,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).
Engki menilai kedatangan tanpa komunikasi resmi mencerminkan kurangnya profesionalitas. Ia menyebut lembaga sekelas DPRD seharusnya menjunjung etika koordinasi sebelum melakukan agenda resmi.
“Kami sempat menanyakan ke petugas keamanan apakah ada surat dari DPRD Tuban. Hingga sekitar pukul 14.00 WIB, tidak ada surat yang diterima. Lalu bagaimana kami harus menyambut,” jelasnya.
Akibat situasi tersebut, pihak pengelola memutuskan mengunci pintu gerbang sisi barat. Namun, akses ke tempat ibadah tetap dibuka sehingga umat masih bisa menjalankan aktivitas keagamaan.
Di tengah kondisi itu, sempat terjadi kegaduhan di lokasi. Engki menilai pernyataan yang disampaikan pihak tertentu di lapangan justru memicu emosi massa.
“Pernyataan yang muncul saat itu bukan meredam suasana, tetapi justru memicu emosi umat hingga terjadi pembukaan paksa gembok,” pungkasnya.
Sebelumnya, Komisi II DPRD Tuban mendesak umat Konghucu di Klenteng Kwan Sing Bio segera berdamai menyusul kembali terjadinya aksi penggembokan pintu gerbang saat persiapan Kirab Kimsin Reunion Festival yang dijadwalkan berlangsung pada 1–3 Mei 2026.
Ketua Komisi II DPRD Tuban, Fahmi Fikroni, menyatakan kunjungan kerja ke lokasi dilakukan untuk membantu penyelesaian konflik yang hingga kini belum menemukan titik temu. Namun, kondisi di lapangan justru menunjukkan gerbang klenteng kembali dalam keadaan terkunci.
“Kami kesini kunjungan kerja, dalam rangka penyelesaian konflik dan menindaklanjuti agenda rapat kemarin bahwa tanggal 1-3 Mei 2026 akan ada acara kebudayaan, tapi ternyata sampai disini malah digembok, jadi kami sangat kecewa sekali,” ujar Fahmi, Sabtu (25/04/2026). [dya/but]
