Ringkasan Berita:
- Polemik KONI Kota Blitar memanas setelah muncul tudingan intervensi Wali Kota Blitar.
- Pengamat politik M Trijanto menilai era sebelumnya justru lebih sarat campur tangan kekuasaan.
- Trijanto menyebut pemilihan Ketua KONI saat ini berjalan demokratis.
- Ia menduga isu KONI sengaja dibesarkan untuk kepentingan politik masa depan.
Blitar (beritajatim.com) – Suhu politik di Kota Blitar kembali memanas. Ketegangan antara Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, dengan tokoh politik Samanhudi Anwar semakin terbuka di ruang publik.
Polemik kali ini dipicu dinamika pergantian Ketua KONI Kota Blitar. Samanhudi sebelumnya menuding adanya campur tangan atau cawe-cawe dari Wali Kota Blitar dalam proses tersebut.
Isu tersebut semakin memanas setelah muncul respons dari Syauqul Muhibbin terkait polemik yang berkembang.
Menanggapi eskalasi konflik tersebut, pengamat politik yang juga Ketua Umum Percasi Kota Blitar, M Trijanto, angkat bicara.
Menurut Trijanto, jika berbicara mengenai intervensi kekuasaan dalam tubuh KONI, praktik tersebut justru lebih kuat terjadi pada masa sebelumnya.
“Justru yang cawe-cawe itu saat kepemimpinan KONI era dulu. Dulu, proses pergantian Ketua KONI harus selalu mengikuti arahan wali kota,” ungkap Trijanto, Kamis (28/5/2026).
Ia menjelaskan, kontrol kepala daerah pada masa lalu disebut tidak hanya menyentuh penentuan figur pimpinan KONI, tetapi juga pengelolaan organisasi hingga penggunaan anggaran.
“Bahkan soal bagaimana penggunaan dan pengelolaan anggaran di KONI pun harus melalui restu wali kota. Konkretnya dulu, siapa pun ketua KONI-nya yang tidak mengikuti arahan wali kota, berpotensi langsung dicopot,” tambahnya.
Sebaliknya, Trijanto menilai proses pemilihan Ketua KONI saat ini berjalan lebih demokratis dan tidak menunjukkan adanya pengondisian struktural dari pihak eksekutif.
Ia juga menduga polemik yang berkembang saat ini tidak lepas dari kepentingan politik tertentu untuk membangun simpati publik.
“Kalau hal ini dibesar-besarkan, diduga kuat memang ada upaya terselubung untuk menarik simpati dari masyarakat Kota Blitar saja. Ini untuk kepentingan politik masa depan,” analisis Trijanto.
Menurutnya, sah-sah saja apabila ada pihak yang mencoba membangun opini bahwa polemik KONI merupakan representasi suara masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa mekanisme pemilihan Ketua KONI berbeda dengan kontestasi politik elektoral.
“Sah-sah saja bila ada pihak berupaya berwacana seperti itu. Tapi yang harus diingat adalah Ketua KONI ini dipilih oleh suara cabor, bukan langsung oleh suara rakyat,” tegasnya.
Trijanto menilai dinamika yang terjadi di tubuh KONI lebih banyak ditentukan oleh komunikasi dan lobi di internal cabang olahraga dibanding intervensi kekuasaan politik. [owi/beq]
