Ponorogo (beritajatim.com) – Fenomena empat sekolah dasar (SD) negeri di Bumi Reog yang tidak memperoleh satu pun siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027 menjadi perhatian DPRD Ponorogo. Kondisi tersebut dinilai bukan sekadar persoalan tahunan, tetapi harus segera dicarikan solusi. Hal itu penting dilakukan agar keberlangsungan sekolah negeri di wilayah pinggiran tetap terjaga. Kalangan legislatif pun berencana membahas persoalan itu bersama Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo.
Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Riyanto, mengatakan minimnya peserta didik baru di sejumlah SD negeri dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah menurunnya jumlah anak usia sekolah akibat keberhasilan program Keluarga Berencana (KB). Di sisi lain, masyarakat kini memiliki lebih banyak pilihan sekolah, termasuk sekolah swasta berbasis agama yang semakin diminati.
“Fenomena seperti ini setiap tahun kayaknya ada saja. Ada beberapa penyebabnya. Yang pertama memang suksesnya Keluarga Berencana yang dicanangkan. Yang kedua memang ada pilihan sekolah, termasuk sekolah swasta yang semacam pondok dan lain-lain yang menyampaikan program terkait dengan keagamaan,” kata Riyanto, Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut hampir merata terjadi di berbagai wilayah. Bahkan, sekolah swasta berbasis agama justru mengalami lonjakan jumlah pendaftar. Sebaliknya, banyak SD negeri hanya menerima siswa dalam jumlah sangat minim, bahkan ada empat sekolah yang sama sekali tidak mendapatkan pendaftar.
“Di SD swasta yang berbau agama itu rata-rata malah membludak. Nah, di SDN sendiri banyak yang hanya menerima siswa sangat minim, dan bahkan hari ini ada empat SD yang kosong, tidak mendaftar. Ini menjadi pemikiran kita bersama,” ungkapnya.
Komisi D DPRD Ponorogo berencana berkoordinasi dengan Dindik untuk membahas langkah penanganan yang tepat. Tidak hanya mencari solusi jangka pendek, pembahasan juga akan mengarah pada masa depan sekolah-sekolah yang terus kekurangan murid.
“Nanti akan kita sharing-kan dengan teman-teman yang ada di Dindik, bagaimana mencari solusi, termasuk ke depannya SD ini mau dikemanakan,” imbuhnya.
Selain itu, DPRD juga akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Riyanto mengungkapkan pihaknya telah merencanakan hearing dengan Dindik karena masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu diluruskan. Hal itu penting dilakukan agar pelaksanaan SPMB tahun berikutnya lebih baik.
“Kemarin kita juga rencana ada hearing dengan Dindik terkait hasil SPMB yang kemarin juga ada beberapa percikan-percikan yang harus diluruskan agar nanti tahun depan lebih nyaman, lebih fleksibel, dan tidak ada permasalahan-permasalahan bagi wali murid yang dirugikan,” jelasnya.
Riyanto menambahkan, DPRD selama ini juga terus mendorong sekolah-sekolah negeri untuk melakukan inovasi agar mampu bersaing memperoleh kepercayaan masyarakat. Menurutnya, sekolah tidak cukup hanya mengandalkan fasilitas, tetapi juga harus membangun prestasi dan program unggulan yang sesuai dengan kebutuhan orang tua.
“Sudah berkali-kali kita sampaikan. Sekarang itu memang berlomba-lomba mencari prestasi. Bukan hanya pamer sekolah saja, tapi memang prestasi harus ditingkatkan. Termasuk ada tambahan-tambahan jam pelajaran, seperti ekstra sore, mungkin ada tambahan keagamaan,” pungkasnya.
Riyanto mengakui, persoalan kekurangan siswa baru paling banyak terjadi di sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran atau perbatasan Kabupaten Ponorogo. Karena itu, evaluasi dan inovasi dinilai menjadi langkah penting agar sekolah negeri di daerah tersebut tetap diminati masyarakat. (end/kun)
