Jember (beritajatim.com) – Petani dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyepakati solusi raibnya ratusan nama petani dari Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik (e-RDKK) alokasi pupuk bersubsidi.
Kesepakatan ini tercapai dalam pertemuan di kantor Kelurahan Kranjingan, Kecamatan Sumbersari, Rabu (14/1/2026). Selain dihadiri dua belah pihak, pertemuan dihadiri perwakilan dari pemerintah kelurahan, pemilik kios pupuk, TNI, dan kepolisian.
Pertemuan sempat menghangat. “Ada dinamika terkait ketidakpuasan kepada petugas penyuluh lapangan,” kata Pelaksana Tugas Kepala Bidang Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian Dinas TPHP Jember Mohammad Kosim, usai pertanian.
Petani menuding PPL di balik raibnya 183 nama petani dari e-RDKK 2026. Namun Kosim menjelaskan. bahwa saat ini sedang dilakukan pemutakhiran e-RDKK sejal 12 Januari hingga 20 Januari 2026.
“Akhirnya diputuskan data e-RDKK yang sudah di-update petugas penyuluh lapangan, misalkan ada perubahan nama, perubahan penguasaan lahan, disesuaikan dengan hasil update terbaru,” kata Kosim.
Sementara itu e-RDKK 2025 akan dijadikan acuan untuk nama-nama petani yang belum masuk dalam e-RDKK 2026. “Petak sawah sudah ada, namun ada beberapa petak yang belum ditemukan update ada tidaknya perubahan (penguasaan lahannya),” kata Kosim.
Dengan mengacu pada e-RDKK 2025, maka luas baku sawah pun tetap. “Tidak njomplang (terpaut jauh luasnya), karena memang sawah itu masih ada,” kata Kosim.
Saat penyaluran pupuk bersubsidi, tim verifikasi dan validasi akan mengecek kembali kondisi di lapangan. “Nah, itu mungkin kita lakukan pemutakhiran ulang,” kata Kosim.
Petani, gabungan kelompok tani, dan kios di Kranjingan bekerja hingga besok untuk mengumpulkan data-data terbaru. “Kalau misalkan tetap sudah tidak ada (data baru), maka pakai data 2025 itu basisnya,” kata Kosim.
Ketua Gabungan Kelompok Tani Al Hidayah Abdul Fasech lega dengan hasil pertemuan tersebut. “Tadi bukti SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) saya pegang (bawa). Biar semua tahu, karena kami ngomong ini berdasarkan bukti di lapangan,” katanya.
Sebelumnya Fasech dan para petani di Kranjingan sempat berniat melakukan aksi blokade distribusi pupuk bersubsidi jika persoalan ini tak segera menemukan titik terang. Mereka akan mencegat pengiriman pupuk ke daerah lain yang melewati Kranjingan. “Nanti kendaraannya kita stop, kita bawa ke kantor kelurahan, dan pupuk bersubsidinya kami beli,” katanya, Selasa (13/1/2026).
Kosim berharap agar gapoktan dan kios berkomunukasi intensif dengannya setelah pertemuan tersebut. “Saya pantau karena khawatir merugikan petani,” katanya. [wir]
