Jember (beritajatim.com) – Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember berada di bawah Kabupaten Situbondo dan Bondowoso, berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulan ketiga 2025 yang bersumber dari data Bank Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi Jember 5,83 persen. Sementara Situbondo 6,16 persen dan Bondowoso 6,46 persen. Kendati kalah dari Bondowoso dan Situbondo, pertumbuhan ekonomi Jember lebih baik daripada Banyuwangi yang mencapai 5,72 persen dan Lumajang yang mencapai 5.05 persen.
Menurut Hermanto Rahman, pengamat kebijakan publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, hal ini mengindikasikan bahwa intervensi program pemerintah melalui belanja daerah belum terlihat signifikan.
“Jember ini APBD-nya besar, belanjanya paling besar, tapi faktanya tidak bisa mendongkrak. Tidak begitu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Perencanaannya harus lebih lebih diperbaiki. lagi pada 2026, terutama ketika ngomong tentang prioritas pembangunan,” kata Hermanto, Sabtu (3/1/2026).
Hermanto mengingatkan bahwa dominasi sektor pertanian yang mencapai kurang lebih 25 persen PDRB. “Maka seharusnya prioritas dan perencanaan program atau belanja pemerintah daerah, kalau mau meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mau enggak mau adalah program-program yang terkait sektor pertanian,” katanya.
Namun, lanjut Hermanto, pembiayaan daerah untuk sektor pertanian bukan hanya belanja barang dan jasa bagi petani. “Tapi mendorong penghasilan petani atau bargaining petani meningkat. Maka program terkait dengan sektor pertanian ini seharusnya diperdalam lagi, terkait bagaimana peningkatan nilai tukar petani,” katanya. Apalagi kemiskinan terbesar ada di desa yang menjadi basis petani.
Hermanto menyarankan kepada Pemkab Jember agar mengoptimalkan potensi tembakau. “Tembakau secara produktivitas dan luasan lahan meningkat. Kalau ini bisa diwadahi dalam industri hasil tembakau, seharusnya menjadi variabel untuk penyerapan tenaga kerja yang tinggi bagi daerah,” katanya.
Tingkat perhatian Pemkab Jember terhadap sektor pertanian sempat dipersoalkan anggota DPRD Jember dalam rapat Badang Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. “Banyak sarana-prasarana di sektor pertanian hari ini 70 persen tidak berfungsi secara optimal. Kami sudah mengingatkan berulang kali. Akhirnya hasil panen kita akhirnya menurun dibanding tahun lalu,” kata Ketua Komisi B Candra Ary Fianto.
Menurut pengamatan Hermanto, Pemkab Jember beberapa kali lebih menyinggung soal program untuk pelaku isaha mikro kecil menengah (UMKM) daripada pertanian. Namun dia menilai, Pemkab Situbondo lebih maju dalam hal keberpihakan terhadap UMKM.
Perhatian pemerintah daerah, menurut Hermanto, seharusnya dititikberarkan pada upaya untuk menaikkan kelas UMKM dan menambah modal agar omzet meningkat. “Pemkab Situbondo mengalokasikan anggaran subsidi untuk UMKM menambahkan modalnya. Jember kan tidak ada formula tentang bagaimana UMKM-UMKM ini bisa meningkatkan modalnya,” katanya.
Pemkab Jember memperbanyak kegiatan atau event hiburan, sosial, budaya, dan olahraga yang menarik keramaian untuk mendongkrak omzet UMKM. Hermanto menilai itu tidak cukup.
“Kalau memang event-event atau kegiatan pemerintah dalam meningkatkan omzet UMKM itu berdampak, seharusnya pendapatan real perkapitanya kan tinggi. Namun ternyata masih kalah dengan Bondowoso dan Situbondo,” katanya.
“Ini artinya formula menggerakkan UMKM masih belum bisa menggerakkan belanja masyarakat. Ini yang harus dipikirkan. Jangan-jangan formulanya belum bisa menggerakkan belanja masyarakat karena fokus pemberdayaan UMKM ini masih belum merata,” kata Hermanto.
“Kalau ngomong mau mendorong daya beli masyarakat, jangan-jangan bahwa event-event ini masih menyisakan pekerjaan rumah bagaimana formulasi mendorong daya beli masyarakat. Karena sekali lagi daya beli masyarakat akan berdampak pada pendapatan perkapita riil masyarakat,” kata Hermanto.
Hermanto menyarankan agar penyelenggaraan kegiatan yang menarik konsentrasi massa diikuti dengan pemberdayaan UMKM. “Walau banyak event tapi misalnya daya belinya lemah, berarti ada kemungkinan penghasilan masyarakat juga lemah.,” katanya.
Hermanto juga menyerukan kepada Pemkab Jember untuk menepikan ego sektoral masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). “Bupati untuk mengatasi kemiskinan dan lain-lain perlu mencari formula yang tepat dan koordinasi yang yang kuat. terutama untuk mengatasi ego sektoral masing-masing OPD,” katanya.
Di sinilah, menurut Hermanto, wakil bupati bisa diperankan. “Kalau ngomong kebijakan ekonomi secara makro, mendorong investasi, mendorong kebijakan anggaran memang tugas bupati. Tapi dalam tingkatan eksekusi lebih spesifik untuk melakukan koordinasi antar OPD, antar lintas sektor biasanya didelegasikan kepada wakil bupati,” katanya.
“Namun, jika memang semua tersentral kepada bupati, jangan sampai Pak Bupati sibuk untuk menarik investasi dari luar, tapi lupa mengkoordinasi OPD-OPD di dalam, terutama dalam mengurangi kemiskinan dan juga mengatasi persoalan kesehatan seperti stunting dan lain-lain,” kata Hermanto.
Pejabat Sekretaris Daerah Akhmad Helmi Luqman mengakui perlunya dorongan dari sektor pertanian yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Namun dia membantah jika Pemkab Jember tidak memperhatikan sektor pertanian.
“Kita sudah berupaya lewat pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan disamping dengan anggaran kita yang sangat terbatas,” kata Helmi.
Menurut Helmi, Pemkab Jember sudah memberikan bantuan 330 unit alat mesin pertanian, bor air untuk pengairan di sawah-sawah yang selama ini hanya bisa panen satu kali. “Diharapkan dengan ada pengeboran (mata) air, sawah bisa panen sampai dua atau tiga kali,” katanya.
Pemkab Jember akan membentuk tim kecil untuk melakukan sinkronisasi data dengan Badan Pusat Statistik, termasuk data soal pertanian.
“Untuk apa program percepatan pertumbuhan ekonomi serta penurunan kemiskinan, (sejauh mana) intervensi pemerintah Jember bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan akan dilaporkan secara berkala kepada BPS, karena sumber data adalah BPS,” kata Helmi. [wir]
