Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi I DPR Dave Laksono menilai, peretasan Pusat Data Nasional (PDN) telah memalukan Indonesia sebagai bangsa dan negara. Peristiwa ini juga membuktikan, bahwa sistem data nasional tersebut, memiliki banyak kelemahan, di mana hacker komunitas saja bisa meretas.
“Ide awal membuat PDN adalah untuk menyatukan data secara nasional dari tingkat pusat hingga daerah, bahkan desa, agar memudahkan dalam pengamanan datanya,” ujar Dave.
Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, DPR telah menganggarkan pembuatan PDN setiap tahunnya sebesar Rp 20 triliun sejak 2019 hingga 2024, dimana pembangunan infrastrukturnya dimulai oleh mantan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate.
“PDN ini anggarannya sangat besar, tiap tahun kita anggarankan sekitar Rp 20 triliun, sekarang sudah menghabiskan lebih dari Rp 100 triliun. Tapi pertanyaan kita, kenapa sistem pengamanannya mudah diretas, datanya bisa dicuri dan tidak ada back up data,” tegasnya.
Ketua DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Endy Kurniawan berharap, kasus peretasan Pusat Data Nasional (PDN) bisa segera diselesaikan agar tidak membebani pemerintahan ke depan. Sebab, ancaman siber ke depan akan semakin besar, sehingga peretasan PDN saat ini perlu ditangani lebih serius, dengan strategi pertahanan dan keamanan (hankam), serta intelejen.
“Hal ini mengkhawatirkan karena terus menguat dan meluas,” kata Endy.
Dia mengatakan, Partai Gelora mengusulkan agar pemerintah segera membentuk matra khusus siber, selain matra darat, laut dan udara agar strategi penanganan serangan siber lebih terintegrasi, termasuk menjaga kedaulatan data nasional.
“Kalau perlu dibentuk matra khusus siber. Strateginya harus terintegrasi dengan hankam untuk menjaga kedaulatan data nasional,” ujarnya. [hen/beq]
