Pendidikan & Kesehatan

Operasi Yustisi PPKM Darurat di Malang, 17 Pelanggar Kena Denda

Malang (beritajatim.com)  – Operasi yustisi kembali digelar jajaran Pemerintah Kabupaten Malang, Rabu (7/7/2021) malam. Kali ini, petugas gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI dan Polri menyasar sejumlah titik di wilayah Kecamatan Gondanglegi.

Sasarannya, toko ataupun kedai yang masih nekat buka di masa pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat ini. Terutama, bagi yang masih terlihat melayani ‘dine in’ atau makan di tempat.

 

Sesaat setelah melakukan apel di Kantor Kecamatan Gondanglegi, petugas langsung menyisir di sejumlah lokasi. Salah satunya di sekitar Pasar Gondanglegi.

Dari pantauan di lapangan, sejumlah pedagang pun tidak dapat berbuat banyak saat didatangi petugas. Terutama pedagang yang terlihat masih menyediakan tempat untuk pelayanan ‘dine in’.

Petugas pun memberikan sosialisasi kepada yang bersangkutan agar selama masa PPKM Darurat ini, mereka dianjurkan untuk melayani pelanggan secara ‘take away’. Atau dibawa pulang.

“Operasi yustisi ini sasarannya pedagang dan toko-toko yang masih beroperasi. Dimana berdasarkan aturannya, selama PPKM Darurat ini, mereka (pedagang) pukul 20.00 harus tutup,” ujar Kapolsek Gondanglegi, Kompol Agus Siswo Hariadi, Rabu (7/7/2021) malam.

Dalam operasi yustisi tersebut, setidaknya ada sebanyak 17 orang yang terpaksa dilakukan penindakan. Mereka yang kedapatan masih beroperasi di atas pukul 20.00 WIB, diarahkan ke Kantor Kecamatan Gondanglegi untuk disidang di tempat.

“Yang masih membandel, akhirnya terpaksa kami bawa ke tempat sidang. Kira-kira ada 17 orang yang langsung disidang. Ya mudah-mudahan ini mereka yang disidang ini, besok bisa paham soal PPKM Darurat. Karena memang Covid-19 juga masih naik setiap hari,” pungkasnya.

Sementara itu, penindakan yang diberikan adalah berupa denda. Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Malang nomor 57 tahun 2020, denda terkait pelanggaran protokol kesehatan (prokes) dibagi menjadi 2. Yakni pelanggaran individu dan pemilik usaha.

“Sedangkan untuk denda berdasarkan Perbup Malang nomor 57 tahun 2020, tepatnya pasal 38, maksimal Rp 100 ribu bagi yang individu. Sementara bagi tempat usaha, kita mengacu pada Peraturan Gubernur nomor 53 tahun 2020, didenda maksimal untuk usaha mikro, maksimal Rp 500 ribu,” ujar Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Malang, Bowo.(yog/ted)



Apa Reaksi Anda?

Komentar