Pendidikan & Kesehatan

Angket Wali Murid, 80 Persen Setuju PTM di Gresik Dibuka Kembali

Foto ilustrasi

Gresik (beritajatim.com) – Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terus dikaji oleh Dinas Pendidikan setempat. Saat ini wilayah Kabupaten Gresik masih berstatus zona oranye di masa pandemi Covid-19.

Sampai saat ini, Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik masih terus mendata kesiapan sekolah yang siap menggelar pembelajaran tatap muka. Rencananya, dalam waktu dekat akan menggelar rapat penentuan PTM dengan Satgas Covid-19.

Sementara itu, berdasarkan hasil angket persetujuan wali murid baik SD maupun SMP terkait PTM, sedikitnya 80 persen siap. Sedangkan untuk SMA dan SMK 90 persen lebih siap atau setuju ada PTM.

Kepala Dispendik Gresik Mahin mengatakan, sambil menunggu selesainya pendataan kesiapan sekolah, dalam minggu ini pihaknya akan menggelar rapar finalisasi PTM. Yakni dengan sejumlah komite hingga Satgas Covid-19.

“Untuk berapa sekolah yang siap, datanya belum dilaporkan ke kami dari staf. Karena masih proses pendataan. Nah biar sekali jalan, minggu ini stake holder terkait akan kami undang untuk rapat PTM,” katanya, Minggu (25/10/2020).

Terkait dengan ini lanjut Mahin, Satgas Covid-19 yang akan menentukan sekolah mana yang melaksanakan PTM dan yang tidak. Dispendik hanya mengusulkan sekolah-sekolah yang siap secara sarana prasarana.

“Langkahnya tergantung hasil rapat besok. Dimulai kapan hingga sekolah mana saja yang sudah siap,” paparnya.

Dispendik Gresik mencatatat saat ini, jumlah sekolah tingkat dasar di wilayah itu mencapai 828 sekolah, terdiri dari 389 SD Negeri, 63 SD swasta dan 376 Madrasah Ibtidaiyah (MI), sedangkan SMP mencapai 111 sekolah yang terdiri dari 34 SMP negeri dan 77 SMP swasta.

Meski mayoritas wali murid setuju PTM, masih ada beberapa yang menolak. Tapi Dispendik menyatakan tidak perlu kuatir. Sebab, fasilitas pembelajaran jarak jauh (PJJ) tetap akan diberikan kepada siswa yang tidak ikut PTM.

Sementara Kabid Pendidikan Dasar Nur Maslichah mengatakan, pihaknya masih menyiapkan draft peraturan bupati (Perbup) tentang pelaksanaan PTM. Pasalnya, pelaksanaan PTM itu harus diatur sedemikian rinci demi keamanan belajar siswa.

“Draf seperti jam belajar, teknis pelaksanaan, berangkat siswa bagaimana, kapasitas kelas berapa, ini belum selesai drafnya,” pungkasnya. [dny/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar