Pendidikan & Kesehatan

3 RS di Mojokerto Diterpa Hoaks Terkait Pasien Covid-19

Kabar hoaks tentang pasien Covid-19 di RSI Sakinah, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. [Foto: istimewa]

Mojokerto (beritajatim.com) – Masyarakat diminta untuk tidak percaya kabar yang belum tentu benar terkait kasus Virus Disease 2019 (Covid-19). Pasalnya, kabar hoaks (hoax) alias kabar bohong terkait Covid-19 menerpa RSUD Prof Dr Soekandar di Kecamatan Mojosari dan RSI Sakinah di Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.

Tak hanya di dua RS di wilayah Kabupaten Mojokerto saja, kabar hoax terkait Covid-19 juga menerpa RS milik Pemkot Mojokerto yakni RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo di Kecamatan Prajurit Kulon. Kabar hoax tersebut menyebar melalui aplikasi Whatsapp (WA) sejak, Minggu (15/3/2020) kemarin.

Dalam info tersebut disebutkan jika tiga RS tersebut tenggah menanggapi pasien Covid-19. Dua RS milik pemda setempat tersebut yakni RSUD Prof Dr Soekandar dan RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo disebutkan, sempat merawat enam pasien corona. Sementara di RSI Sakinah tenggah merawat pasien setelah berlibur ke Bali.

Juru Bicara RSUD Prof Dr Soekandar, dr Gigih Setijawan menepis kabar tersebut. “Informasi tersebut kami pastikan tidak benar atau hoax. Tidak ada pasien positif corona. Kita memang sempat merawat 1 orang yang statusnya PDP karena menunjukkan gejala infeksi saluran pernafasan atas, pneumonia,” ungkapnya, Senin (16/3/2020).

Masih kata dr Gigih, pasien berjenis kelamin laki-laki berusia 55 tahun tersebut diketahui baru saja pulang dari umroh. Pasien tersebut dirawat di ruang isolasi RSUD Prof Dr Soekandar pada, Selasa (10/3/2020) lalu. Sebagai kewaspadaan, pasien tersebut dirawat di ruang isolasi.

“Pasien sudah pulang siang tadi karena sudah sembuh dari gejala klinis pneumonia,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolres Mojokerto, AKBP Feby DP Hutagalung menanggapi adanya berita bohong tersebut, menghimbau agar masyarakat tidak mudah percaya akan. “Kita cek … Kalo memang hoax tentunya ada konsekuensi hukum. Bagi penyebar hoax, dapat diancam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE,” jelasnya.

Yakni setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik yang Dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar. [tin/but]





Apa Reaksi Anda?

Komentar