Madiun (beritajatim.com) – Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memastikan proses penerimaan peserta didik baru untuk Sekolah Rakyat (SR) gratis di 18 titik kabupaten/kota masih bersifat dinamis. Menyiasati tingginya animo siswa jenjang SMP dan SMA yang sempat overlap (melebihi kapasitas), skema pembagian rombongan belajar (rombel) berpotensi akan disesuaikan.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani, menjelaskan bahwa hingga saat ini proses rekapitulasi data siswa belum memasuki tahap penetapan atau pleno akhir, sehingga komposisi murid di setiap daerah masih bisa bergerak.
“Kalau (data) SD tentu saja ini belum akhir ya karena belum pleno. Tapi yang lainnya on process. Seperti yang disampaikan, bahwa (siswa) bisa masuk kapan saja. Artinya bisa dimulai dulu, tapi nanti komposisinya bisa saja berubah. Misalnya sekarang yang overlap kan SMA dan SMP, nah nanti bisa rombelnya diubah. Kita maksimalkan dulu,” kata Restu Novi saat ditemui usai menghadiri Open House Sekolah Rakyat di Kabupaten Madiun, Selasa (14/7/2026).
Novi menegaskan, program Sekolah Rakyat ini tidak sekadar memberikan akses pendidikan gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, melainkan bagian dari desain besar program pengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur yang diinisiasi bersama Kementerian Sosial (Kemensos).
Oleh karena itu, intervensi pemerintah tidak akan berhenti pada anak didik di dalam asrama saja, tetapi juga menyasar pada kemandirian ekonomi orang tua siswa di rumah.
“Pendidikan oke untuk Sekolah Rakyat, tapi orang tuanya juga perlu kita sentuh melalui pemberdayaan ekonomi bagi mereka yang memiliki usaha. Kemudian kita pastikan perlindungan jaminan sosial keluarga ini juga terpenuhi. Rasanya kalau semua bergerak bersama, insyaallah percepatan penurunan kemiskinan akan dicapai di Jawa Timur,” bebernya panjang lebar.
Terkait kesiapan sarana fisik di 18 lokasi Sekolah Rakyat se-Jatim, Novi menyebut rata-rata progres terendah saat ini sudah berada di angka 91 persen. Pihak Kementerian PU beserta pelaksana proyek tengah mengebut pengerjaan akhir agar seluruh fasilitas siap digunakan serentak untuk Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada akhir bulan ini.
“Sekarang sudah on process, dikebut oleh Kementerian PU dan pelaksananya. Semua sarpras dilengkapi, bangunan dicepatkan. Ini semua dalam rangka percepatan supaya masing-masing tanggal 31 Juli itu sudah bisa semua MPLS,” tegas Novi.
Pemprov Jatim sendiri menaruh perhatian penuh terhadap kesuksesan program ini. Selain mengawal ketepatan waktu operasional, Pemprov Jatim juga ikut turun tangan dalam memitigasi kebutuhan tenaga pendidik, khususnya untuk jenjang SMA yang berada di bawah kewenangan langsung pihak provinsi.
“Ibu Gubernur ikut memastikan kesiapan untuk SR tepat waktu. Kemudian ada program-program yang disiapkan di Jawa Timur untuk mempersamai program SR ini, termasuk menyukseskan permasalahan terkait pemenuhan guru SMA,” pungkasnya. (rbr/but)
