Ponorogo (beritajatim.com) – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tumpakpelem, Kecamatan Sawoo, angkat bicara terkait adanya sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang merasa beberapa kali tidak menerima bantuan.
Bendahara BUMDes Tumpakpelem Agus Rianto menyebut bahwa bantuan dari pusat yang terkesan tidak dikasihkan kepada KPM itu tidak benar. “Ini hanya miskomunikasi dengan ketua kelompok,” kata Agus, Minggu (13/2/2022).
[berita-terkait number=”5″ tag=”ponorogo”]
Agus mengungkapkan, saat bantuan sudah ditransfer dari pusat, langsung digesek untuk pengambilan. Penggesekan kartu keluarga sejahtera (KKS) pun juga diinformasikan lewat grup. Nah, ketua kelompok itu kembali menginformasikan ke warga.
Namun, mungkin juga ada KPM yang tidak mempunyai handphone, sehingga tidak mengetahui kabar tersebut.
“Saat kita konfirmasikan dengan KPM, hasilnya ada beberapa yang tidak diambil. Sebab, ada yang tidak tahun, juga ada karena tidak ada keluarga yang mengambilkan,” katanya.
Sedangkan KKS dalam bentuk kartu ATM dikumpulkan itu, menurut Agus, sudah sesuai dengan kesepakatan para KPM. Sebab, di Desa Tumpak Pelem itu tidak ada sinyal. Sehingga penggesekan dilakukan di tempat yang ada sinyalnya. “Tahun 2022 ini BUMDes sudah beli antena pemancar, jadi nantinya penggesekan mesin EDC untuk pencairan bisa dilakukan di balai desa. Kartunya juga bisa dipegang sendiri-sendiri,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Tumpak Pelem Kecamatan Sawoo Ponorogo yang tidak pegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS/ATM). Selama ini, kartu untuk bantuan sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT/Sembako) dikumpulkan di Badan Usaham Milik Desa (Bumdes) setempat. Akibatnya, rata-rata dari mereka tidak mendapat bantuan sesuai dengan jumlah yang seharusnya didapatkan. [end/suf]
