Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh berpendapat, penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak yang terjadi di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur tidak cukup hanya dengan mengandalkan intervensi dari pemerintah daerah maupun Dinas Kesehatan setempat. Melainkan, juga perlu melibatkan tokoh agama.
“Persoalan utama di Sumenep bukan sekadar kurangnya layanan vaksinasi, tapi adanya penolakan dari sebagian masyarakat terhadap vaksin, apapun jenisnya,” ujar Ninik, sapaan Nihayatul, Kamis (28/8/2025).
Anggota DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 3 meliputi Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, dan Kabuoaten Situbondo ini juga menekankan, komunikasi yang tepat, inklusif, dan berbasis kepercayaan menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan cakupan vaksinasi di daerah-daerah dengan resistensi tinggi seperti Sumenep.
Ninik juga menyatakan Komisi IX DPR RI akan terus memantau perkembangan penanganan KLB campak di berbagai daerah dan mendorong upaya-upaya lintas sektor agar penanggulangan dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh akar persoalan di masyarakat.
“Kita tidak bisa memaksakan. Tapi dengan pendekatan yang kolaboratif dan humanis, saya yakin masyarakat bisa lebih terbuka untuk menerima vaksin demi kesehatan bersama,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Ninik menegaskan, pendekatan yang terlalu struktural atau formal cenderung tidak efektif dalam konteks budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang lebih halus dan berakar pada pendekatan sosial-kultural.
“Saya kira penanganannya harus lebih soft. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Harus melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan pemuka masyarakat di sana. Merekalah yang punya kedekatan emosional dengan warga dan bisa secara perlahan menyadarkan pentingnya vaksinasi,” kata Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa itu. [hen/aje]
