Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Provinsi Jawa Timur kini tengah gencar melakukan pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Hal itu seiring dengan upaya mewujudkan target Indonesia Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.
Berbagai upaya pengembangan EBT telah dirumuskan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Jawa Timur, serta diwujudkan dalam sejumlah program. Salah satunya seperti pemberian insentif 90 persen pajak kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, hingga pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berbasis rooftop di banyak titik.
“Pemprov Jatim telah memiliki Perda nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED), Surat Edaran nomor 671/630/124.5/2022 tentang Implementasi Pemasangan PLTS Atap Pada Gedung Pemerintah dan Swasta, SE no 671/851/124.3/2022 tentang Himbauan Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Batterai di Jawa Timur. Ke depan tentu kami berharap bisa meluaskan rasio elektrifikasi sampai tahap light for all. Di Jatim sendiri rasio elektrifikasi kita saat ini sudah mencapai 105,47 persen. Kami juga punya 573 unit PLTS berbasis rooftop,” katanya saat membuka PJB Connect 2022 di Jatim International Expo Surabaya, Selasa (4/10/2022).
[berita-terkait number=”3″ tag=”pajak-kendaraan”]
“Format pengembangan PLTS rooftop ini yang kini sedang kita ingin maksimalkan, terutama pada basis-basis komunitas masyarakat seperti daerah-daerah sentra nelayan, sentra TPI dan daerah-daerah yang hari ini punya kekuatan ekonomi besar tetapi belum bisa terakses oleh listrik yang mencukupi,” lanjut Khofifah.
Lebih jauh, gubernur perempuan pertama Jatim itu juga mengatakan, pihaknya secara kontinyu terus menanam pohon mangrove. Yang mana, diharapkan dapat menjadi bagian penguatan yang dapat mempercepat tercapainya NZE. “Mangrove ini produksi oksigennya 5 kali lipat lebih banyak daripada tanaman di darat. Ini sedekah oksigen kita, sehingga insya Allah menjadi ibadah dan amal kebaikan kita,” jelasnya.
Tak hanya itu, Khofifah juga menyebut bahwa Jawa Timur sudah menjalankan pemberian insentif Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Listrik hingga 90 persen bagi pengguna kendaraan listrik. Di mana, penggunanya di Jatim tercatat mencapai 1.546 kendaraan listrik.
“Oleh karena itu tadi saya menyampaikan bagaimana kalau forum ini bisa memberikan rekomendasi strategis kepada Menteri Keuangan untuk memberikan insentif dari tingkat pusat untuk kendaraan yang lebih besar misalnya insentif pajak. Supaya kemungkinan orang beralih ke kendaraan berbasis listrik itu bisa lebih cepat lagi,” imbuh Khofifah.
Saat ini, Mantan Menteri Sosial RI itu pun juga tengah melakukan kajian untuk pengadaan kendaraan dinas berbasis listrik sebagaimana amanah Presiden. Ia menekankan bahwa pihaknya mendukung penuh penggunakan kendaraan dinas berbasis listrik agar lebih ramah lingkungan dan lebih hemat secara penggunanaan dan maintainance.
“Seiring dengan hal tersebut yang juga kita sedang dorong adalah memperbanyak stasiun pengisian kelistrikan umum. Supaya masyarakat lebih firm ketika memiliki kendaraan listrik, stasiun pengisian baterainya juga sudah tersupport secara sistematis,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Kementrian ESDM RI, Jisman P Hutajulu mengatakan, sesuai kesepakatan pada UN Climate Change Conference, COP 26, Glasgow tahun 2021 lalu, Indonesia berkomitmen menjaga suhu tidak naik 1,5° Celsius dan mempercepat mitigasi krisis iklim dengan meninjau komitmen penurunan emisi 2030 dalam Nationally Determined Contribution (NDC) tiap negara.
“Usaha penurunan emisi ini kami lakukan dengan penggunaan energi terbarukan, melaksanakan efisiensi energi, konservasi energi, serta penerapan teknologi energi bersih,” ujarnya. [tok/suf]
