Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Mojokerto bergerak cepat mengantisipasi dampak konflik Timur Tengah terhadap perekonomian daerah dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektor di ruang Satya Bina Karya (SBK), Jumat (27/3/2026). Fokus utama rakor ini adalah menjaga stabilitas ekonomi, harga pangan, dan daya beli masyarakat di tengah tekanan global.
Rakor tersebut menyoroti eskalasi konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, yang dinilai berpotensi memicu gejolak ekonomi dunia. Berdasarkan kajian Bappeda, konflik yang dipicu serangan Amerika Serikat ke Iran pada 28 Februari 2026 berisiko mengganggu jalur strategis Selat Hormuz, yang menjadi lintasan sekitar 20 persen distribusi minyak dunia.
Gangguan pada jalur tersebut berpotensi mendorong lonjakan harga energi, meningkatkan ketidakpastian geopolitik, serta menekan perekonomian global. Dampaknya dapat dirasakan hingga ke Indonesia, mulai dari inflasi, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga penurunan investasi dan ekspor.
Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra menegaskan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi situasi global yang tidak menentu.
“Dinamika global akibat konflik di Timur Tengah berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi, baik nasional maupun daerah. Untuk itu, kita harus memperkuat langkah antisipatif secara bersama,” ungkapnya.
Gus Barra, sapaan akrabnya, menekankan bahwa stabilitas harga bahan pokok menjadi prioritas utama agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Selain itu, penguatan perlindungan sosial juga didorong melalui penyaluran bantuan yang tepat sasaran, termasuk optimalisasi bantuan langsung tunai berbasis data yang akurat.
Dari sisi fiskal, Pemkab Mojokerto akan melakukan efisiensi serta penataan ulang APBD dengan memprioritaskan belanja yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kegiatan yang dinilai kurang produktif akan dikurangi untuk menjaga kesehatan keuangan daerah.
Dampak konflik global juga diprediksi menekan sektor industri pengolahan dan UMKM akibat kenaikan biaya energi dan bahan baku. Kondisi ini berpotensi menurunkan daya beli, meningkatkan risiko pengangguran, hingga memperbesar angka kemiskinan.
Selain itu, tekanan juga diperkirakan terjadi pada belanja pemerintah daerah serta kemungkinan penurunan transfer dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, kebijakan difokuskan pada stabilisasi harga dan penguatan jaring pengaman sosial.
Pemkab Mojokerto juga menekankan pentingnya ketahanan pangan melalui monitoring harga secara berkala serta penguatan rantai pasok distribusi. Di sisi lain, ketahanan energi didorong melalui efisiensi penggunaan di seluruh sektor.
Gus Barra menilai kewaspadaan fiskal menjadi kunci agar kebijakan daerah tetap responsif tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.
Menutup arahannya, ia mengajak seluruh perangkat daerah, camat, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi agar pembangunan tetap berjalan optimal di tengah tekanan global yang dinamis. [tin/beq]
