Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memperkuat komitmennya dalam mendukung sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui gelaran Temu Bisnis dan Kemitraan Strategis Daerah, Kamis (11/12/2025).
Kegiatan bertema ‘Sinergi Pemerintahan dan Dunia Usaha Menuju Kemandirian Ekonomi Tahun 2025’ ini menjadi wadah krusial untuk kolaborasi UMKM, swasta, BUMN, dan BUMD.
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Bojonegoro, Retno Wulandari, menyampaikan bahwa sejak April 2025, Pemkab gencar melakukan upaya sistematis untuk mendorong kemandirian pelaku usaha, mulai dari pendataan, pelatihan, hingga pematangan Sumber Daya Manusia (SDM).
Menurut Retno, kegiatan temu bisnis ini bertujuan ganda, yakni memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnis sekaligus mendorong kerja sama strategis antara pemerintah daerah, swasta, dan UMKM demi peningkatan daya saing global dan investasi.
“Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan temu bisnis antara pengusaha, pihak swasta, BUMN, dan BUMD dengan pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bojonegoro,” jelas Retno.
Acara ini secara khusus memfasilitasi pertemuan di mana pengusaha besar akan mendatangi UMKM untuk melihat, mempromosikan, dan mencari pasar yang sesuai dengan produk-produk lokal. Untuk memastikan tindak lanjut nyata, Retno juga menyatakan kesiapan untuk membuka Letter of Intent (LOI).
“Bagi para pengusaha yang hadir, akan kami buka LOI sebagai bentuk ketertarikan untuk melakukan transaksi dan kerja sama memasok produk yang dibutuhkan pelaku UMKM di Bojonegoro,” tukasnya.
Temu bisnis ini mencatatkan partisipasi 88 pihak, termasuk 66 pelaku usaha mikro, 11 pengusaha swasta, 7 perbankan, dan 6 perhotelan.
Sementara saat membuka acara, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, mengapresiasi inisiatif Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro. Bupati menyampaikan kunci utama bagi tumbuhnya pengusaha, yaitu usaha, perizinan, dan permodalan.
“Kolaborasi dan support dari pemerintah itu menjadi kunci utama untuk bisa berinvestasi dan mendorong tumbuhnya UMKM, khususnya yang berdampak pada penambahan lapangan kerja,” papar Bupati Wahono.
Bupati kembali menegaskan komitmen Pemkab untuk mempermudah perizinan di Bojonegoro. Lebih lanjut, Setyo Wahono memaparkan bahwa kepastian dan penyediaan infrastruktur pendukung adalah kebutuhan mendasar pengusaha.
“Di mana dari perizinan yang mudah dan kepastian tersebut akan melahirkan investasi. Kami akan terus memperbaiki sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bisa memberikan jawaban secara detail,” tegasnya.
Di tempat yang sama, perwakilan Komisi B DPRD Bojonegoro, Donni Bayu Setiawan, memberikan apresiasi tinggi terhadap kegiatan yang dinilainya luar biasa karena melibatkan seluruh ekosistem bisnis: UMKM, BUMN, BUMD, swasta, dan perbankan.
“Kami berharap kegiatan seperti ini tidak hanya sebagai ajang formal yang pertama, namun dapat menjadi agenda rutin yang lebih baik lagi,” ujar Donni. [adv/lus]
