Yogyakarta (beritajatim.com)– Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengumumkan kebijakan strategis untuk menghentikan impor komoditas pangan seperti beras, gula konsumsi, garam, dan jagung pada tahun 2025.
Atas langkah ini pengamat ekonomi dari Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY), Widarta, SE, MM, CDMP menuturkan jika langkah ini mendukung visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dan mencapai swasembada pangan.
Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pangan impor yang sebelumnya mencapai hingga 30 juta ton per tahun.
Mengurangi Ketergantungan pada Impor
Widarta menegaskan bahwa penghentian impor didasarkan pada data dan proyeksi pemerintah yang menunjukkan peningkatan produksi pangan domestik. Stok beras nasional awal 2025 diperkirakan mencapai 6 juta ton, mendekati rasio stok ideal sebesar 20 persen terhadap konsumsi nasional. Selain itu, dampak El Nino yang telah berlalu memberikan peluang bagi lonjakan produksi beras di tahun mendatang.
Namun, sejumlah tantangan tetap membayangi kebijakan ini. Faktor-faktor seperti perubahan iklim yang tidak terduga, banjir, atau serangan hama dapat memengaruhi produksi pangan.
“Kita harus memastikan bahwa data yang menjadi dasar kebijakan ini akurat dan siap menghadapi kemungkinan perubahan situasi di masa depan,” ujarnya.
Harapan Besar untuk Petani
Penghentian impor pangan ini imbuh Widarta menjadi kabar baik bagi para petani. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian harga yang stabil saat panen, sehingga menghindari kerugian akibat harga murah yang sering dikaitkan dengan impor.
“Petani kerap kecewa saat panen besar, karena harga anjlok akibat masuknya pangan impor. Dengan kebijakan ini, pemerintah memberikan semangat baru bagi petani untuk meningkatkan produksi mereka,” tambahnya.
Tantangan dalam Peningkatan Produktivitas
Meski demikian, pemerintah memiliki pekerjaan rumah besar untuk memastikan keberlanjutan kebijakan ini. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan produktivitas petani melalui beberapa hal di antaranya:
Penggunaan benih dan pupuk yang berkualitas.
Pelatihan dan pendampingan untuk menjaga kesuburan tanah.
Pemanfaatan teknologi modern dalam pertanian.
“Langkah-langkah ini menjadi krusial agar Indonesia tidak hanya berhenti mengimpor pangan, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan nasional dengan produksi lokal secara konsisten,” jelas Widarta laagi.
Widarta kemudian menegaskan penghentian impor pangan pada 2025 adalah langkah strategis yang membawa harapan besar bagi ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani.
Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan pemerintah dalam menghadapi tantangan, termasuk ancaman perubahan iklim dan serangan hama. Dengan dukungan data yang akurat dan strategi yang tepat, Indonesia berpeluang besar untuk menjadi negara yang mandiri dalam produksi pangan. [aje]
