Jember (beritajatim.com) – Sekarang Belanda mengalami krisis politik yang berlatar kebijakan anti imigrasi yang menjadi persoalan serius. Pemerintah RI diminta melindungi keturunan Indonesia di sana.
Saat ini rlite politik Belanda khawatir dominasi populasi penduduk asli perlahan digeser populasi kaum imigran. “Kekhawatiran ini didasarkan pada pertumbuhan angka kaum imigran yang telah melampaui angka pertumbuhan penduduk. Jumlah imigran 400 ribu pada 2022, sedangkan jumlah penduduk bertambah 111 ribu,” kata Moch. Eksan, Direktur Eksan Institute dan dosen mata kuliah Ahlussunnah wal Jamaah Universitas PGRI Argopuro, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (11/7/2023).
Eksan menjelaskan, berdasarkan data statistik Belanda, dari 17,6 juta penduduk pada 2022 ada 4,4 juta berlatar imigran. Mereka imigran muslim dari Turki dan Maroko yang mengadu nasib bekerja. “Selain itu dari warga negara yang minta suaka politik yang berasal dari Suriah, Irak dan Afghanistan, rata-rata tiap tahun naik dari 47 ribu tahun lalu menjadi 70 ribu tahun ini,” katanya.
Belanda dengan luas wilayah 41 ribu kilometer persegi lebih, dengan pertumbuhan ekonomi 1-4 persen dan pengangguran 2-8 persen, maka pertambahan jumlah imigran menjadi beban berat tersendiri.
Eksan menilai, ada disorientasi kebijakan antara prinsip keterbukaan satu sisi dan kepentingan nasional sisi lain. “Mereka mulai tak nyaman dengan kedatangan dan perkembangan kaum imigran di negaranya yang telah merampas kesempatan kerja dan tanah tempat tinggal mereka,” katanya.
Di sinilah kelompok sayap kanan maupun kiri bersepakat melihat urgensi kebijakan pembatasan imigrasi. “Mereka merasa ada ancaman nyata dari kaum imigran terhadap eksistensi dan supremasi politik, ekonomi dan sosial Barat di negeri sendiri sekalipun,” kata Eksan.
Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengusulkan agar ada pembatasan bagi anak imigran. Mereka baru bisa diterima dan berkumpul dengan keluarga imigran di Belanda setelah menetap selama dua tahun. “Usulan PM ini ditentang Democraten 66 (D66) dan Christen Unie yang menguasai 39 kursi dan koalisi partai Rutte, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD),” kata Eksan.
Akibat perbedaan pendapat ini terjadilan kebuntuan. Rutte sebenarnya didukung 87 kursi di parlemenm, dan melampaui mayoritas parlemen 75 kursi. “Sayangnya, guru sekolah menengah ini tak dapat menjaga kekuatan koalisi dan ambyar di tengah jalan,” kata Eksan.
Rutte gagal mengamankan mayoritas parlemen. Dia akhirnya mengundurkan diri di hadapan Raja Belanda, Willem Alexander, setelah memimpin Belanda sejak 14 Oktober 2011. Pemilu harus digelar. “Selama belum diadakan pemilu, pemimpin politik liberal konservatif ini tetap melaksanakan pemerintahan sementara namun tak boleh mengambil kebijakan strategis baru,” kata Eksan.
Eksan meminta pemerintah Indonesia memperhatikan dua persen warga Belanda beretnis Indonesia. “Mereka adalah kaum imigran yang telah beranak-pinak yang menjadi salah satu sasaran dari penguatan ultranasionalisme, anti imigran dan anti Islam di sana,” katanya.
“Pemerintah dan rakyat Indonesia harus memberikan peringatan. Bagaimana pun penduduk Belanda yang beretnis Indonesia memiliki hubungan historis dan biologis dengan Nusantara. Mereka harus dijaga dan dilindungi layaknya warga negara yang lain,” kata Eksan.
Rutte telah mengucapkan permohonan maaf atas kejahatan penjajahan masa lalu, mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, dan akan mengembalikan 472 benda bersejarah Indonesia. Namun, tobat sesungguhnya Belanda adalah dengan melindungi keturunan Indonesia di tengah krisis politik. [wir]
