Gresik (beritajatim.com) – Pemerintah Daerah (Pemda) Gresik akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), baik untuk SMP negeri maupun swasta, guna memperbaiki skema penyaluran agar lebih tepat sasaran.
Pembaharuan skema tersebut dilakukan karena selama ini penyaluran dana cenderung diberikan secara merata kepada seluruh sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik, S. Haryanto, mengatakan bahwa masukan dari sekolah dan komite akan menjadi dasar peninjauan ulang skema penyaluran, agar tidak lagi bersifat merata melainkan berbasis kebutuhan riil satuan pendidikan.
“Skema BOSDA yang merata selama ini perlu kita evaluasi kembali, karena setiap sekolah memiliki kebutuhan yang berbeda. Ada yang membutuhkan dukungan lebih besar, ada yang kebutuhannya sudah mencukupi. Kami ingin penyaluran dana ini benar-benar tepat sasaran,” katanya, Senin (17/11/2025).
Menanggapi evaluasi tersebut, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen memperbaiki tata kelola BOSDA agar lebih efektif dan berkeadilan. Ia juga menyampaikan bahwa kondisi fiskal Pemda Gresik akan terpengaruh akibat pemangkasan dana dari pemerintah pusat.
“Tahun 2026, dana pusat untuk Kabupaten Gresik dipangkas Rp500 miliar. Namun, kami pastikan belanja yang bersifat langsung untuk masyarakat tetap berjalan dan tidak mengalami pengurangan,” tuturnya.
Orang nomor satu di Gresik tersebut juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan pendidikan di tengah besarnya alokasi dana BOSDA yang dikelola daerah. “Kami pastikan kualitas pendidikan tetap diprioritaskan,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Pengelolaan Pendidikan Dispendik Gresik, Syifaul Qulub, menyampaikan bahwa tahun depan BOSDA untuk SMP swasta dan MTs sebesar Rp20.661.400.000 untuk 242 lembaga. Sedangkan BOSDA untuk SMPN mencapai Rp14.597.490.000 untuk 35 sekolah. “Semua anggaran itu akan dievaluasi sesuai kebutuhan dan berkeadilan,” pungkasnya. (dny/kun)
