Yogyakarta (beritajatim.com) – Pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta, memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat. Meski pemerintah dan PLN menyebut keterbatasan pasokan batu bara sebagai penyebab utama, kalangan akademisi menilai persoalan tersebut jauh lebih kompleks.
Dosen Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Ir. Rachmawan Budiarto, S.T., M.T., IPU, mengatakan gangguan pasokan listrik tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan minimnya stok batu bara atau kendala teknis pembangkit listrik. Menurutnya, ada berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari kondisi pasar energi global hingga tata kelola sektor batu bara di dalam negeri.
“Fluktuasi harga energi dunia ikut memengaruhi kondisi pasokan listrik nasional. Karena itu, persoalan ini tidak bisa disederhanakan hanya sebagai kekurangan batu bara,” ujarnya.
Tata Kelola Batu Bara Jadi Faktor Penting
Rachmawan menjelaskan, kebijakan penetapan harga batu bara, target produksi, distribusi antara kebutuhan domestik dan ekspor, hingga kualitas batu bara menjadi bagian dari persoalan yang harus dibenahi secara menyeluruh.
Selain itu, pengelolaan subsidi dan kompensasi listrik juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keberlanjutan sistem kelistrikan nasional.
Menurutnya, pasokan listrik PLN bergantung pada sinergi antara pemerintah dan perusahaan tambang batu bara. Ketika pasokan batu bara yang sesuai spesifikasi tidak tersedia, PLN harus mencari alternatif pasokan dengan harga yang kemungkinan lebih tinggi.
“Kepastian volume, kualitas, dan waktu pengiriman batu bara sangat menentukan operasional pembangkit listrik. Jika harus membeli dengan harga pasar, tentu akan berpengaruh terhadap kondisi keuangan PLN,” jelasnya.
Bukan Hanya Jumlah, Kualitas Batu Bara Juga Menjadi Kendala
Rachmawan menekankan bahwa persoalan utama bukan sekadar banyak atau sedikitnya cadangan batu bara Indonesia. Tantangan terbesar justru terletak pada spesifikasi batu bara yang dibutuhkan oleh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Ia menjelaskan bahwa batu bara terbagi menjadi tiga kategori berdasarkan nilai kalor, yakni kalori rendah, kalori menengah, dan kalori tinggi. Sementara itu, cadangan terbesar Indonesia didominasi oleh batu bara berkalori rendah.
Sayangnya, sebagian besar PLTU belum dapat menggunakan batu bara jenis tersebut secara optimal tanpa melakukan modifikasi pada sistem pembangkit.
“Indonesia memiliki cadangan batu bara yang melimpah, tetapi sebagian besar merupakan batu bara kalori rendah. Agar dapat dimanfaatkan secara maksimal, diperlukan penyesuaian teknologi pada pembangkit listrik,” katanya.
Listrik Harus Tetap Terjangkau dan Mendukung Dunia Usaha
Di sisi lain, Rachmawan menilai pemerintah harus menjaga keseimbangan antara keterjangkauan tarif listrik bagi masyarakat dan kebutuhan dunia usaha terhadap pasokan energi yang stabil.
Menurutnya, listrik yang terjangkau sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menjaga daya saing industri. Jika tarif listrik terlalu tinggi, biaya produksi akan meningkat dan berpotensi mengurangi daya saing pelaku usaha.
Karena itu, pemerintah masih perlu mengalokasikan subsidi dan kompensasi energi dalam jumlah besar agar aktivitas ekonomi tetap berjalan dan lapangan pekerjaan tetap terjaga.
Percepat Transisi Energi untuk Kurangi Ketergantungan Batu Bara
Sebagai solusi jangka panjang, Rachmawan mendorong peningkatan kemampuan PLTU dalam memanfaatkan batu bara kalori rendah melalui modifikasi teknologi.
Namun, langkah yang lebih strategis adalah mempercepat transisi menuju energi baru dan terbarukan agar sistem kelistrikan nasional tidak terlalu bergantung pada batu bara.
“Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pengembangan energi terbarukan harus dipercepat sehingga ketergantungan terhadap batu bara dapat dikurangi,” ujarnya.
Ia juga mendorong pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan ekspor batu bara dan mulai memperbesar porsi energi bersih dalam bauran energi nasional.
Geothermal, PLTA, dan PLTN Dinilai Layak Menjadi Andalan
Menurut Rachmawan, pembangkit listrik berbasis panas bumi (geothermal), tenaga air (PLTA), serta pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) berpotensi menjadi sumber energi baseload yang mampu menggantikan peran batu bara dalam jangka panjang.
Sementara itu, energi surya melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) juga perlu terus dipercepat pengembangannya meskipun karakteristik produksinya berbeda dengan pembangkit baseload.
Ia mengakui bahwa tantangan terbesar dalam mempercepat pembangunan energi terbarukan masih berkaitan dengan kebutuhan investasi yang besar. Namun, menurutnya, sebagian anggaran yang selama ini digunakan untuk subsidi energi fosil dapat dialihkan secara bertahap guna mempercepat pembangunan infrastruktur energi bersih.
Dengan strategi tersebut, Indonesia dinilai dapat memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi risiko terjadinya krisis pasokan listrik di masa mendatang. [aje]
