Jakarta (beritajatim.com) – Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan (BARAK) PDIP, Andi Widjajanto, mengingatkan bahwa kedaulatan Indonesia atas wilayah laut yang meluas tujuh kali lipat berkat Deklarasi Juanda 1957 kini terancam oleh perbedaan interpretasi hukum internasional.
Andi pun memperingatkan risiko kerja sama maritim dengan Amerika Serikat, mengingat Washington hingga kini belum meratifikasi UNCLOS 1982.
“Bagi AS, Laut Jawa bisa dianggap laut internasional karena mereka tidak terikat UNCLOS. Inilah yang benar-benar harus kita jaga,” ujar Andi saat peringatan 71 tahun Konferensi Asia Afrika 1955 di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Sabtu (18/4/2026).
Ia juga menyoroti isu blanket overflight clearance atau izin ruang udara. Jika Indonesia merujuk pada Konvensi Chicago 1944, ruang udara di atas wilayah kedaulatan adalah milik RI sepenuhnya. “Namun, tanpa ratifikasi UNCLOS oleh AS, jalur-jalur udara tersebut rentan diklaim sebagai ruang bebas oleh kekuatan besar,” katanya.
Lebih lanjut, Andi menegaskan bahwa menjaga kedaulatan bukan sekadar retorika, melainkan tindakan nyata. Ia pun mencontohkan langkah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang berhasil melunasi utang Konferensi Meja Bundar (KMB) yang telah membelenggu ekonomi Indonesia selama puluhan tahun. “Itu adalah beban global sejak zaman Bung Karno yang akhirnya diselesaikan di era pemerintahan Ibu Megawati,” ujar Andi. (kun)
