Jember (beritajatim.com) – Hadi Supaat, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, menyanyikan lagu ‘Bongkar’ saat mengakhiri pembacaan pandangan umum fraksi, dalam Sidang Paripurna Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2022, di kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (20/9/2022).
“Saya tidak bisa membuat pantun. Maka saya menyanyikan lagu ‘Bongkar’. Bila cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan, bagi mereka yang diperkuda jabatan. O o ya o ya o ya bongkar. O o ya o ya o ya bongkar. Merdeka!” Hadi membuat hadirin sidang paripurna bertepuk tangan.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan membuat lima catatan. “Pertama, agar target pembangunan daerah dapat tercapai, maka persoalan data dan perencanaan berbagai program perlu diperkuat. Selama ini masih terlihat lemahnya validitas data dan perencanaan, sehingga beberapa program dan kebijakan pemerintah Kabupaten Jember terkesan berubah-ubah,” kata Hadi.
Kedua, lanjut Hadi, dalam rangka memperkuat data, Pemerintah Kabupaten Jember harus mengalokasikan anggaran yang mencukupi untuk pendataan. “Pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menyangkut beberapat bantuan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang diberikan oleh pemerintah pusat,” katanya.
[berita-terkait number=”4″ tag=”pdip-jember”]
“Ketiga, pentingnya pendataan yang valid juga menyangkut usaha mikro kecil menengah, nelayan, guru ngaji, dan dan berbagai elemen masyarakat berpenghasilan rendah lainnya, agar upaya pemberian bantuan oleh Pemerintah Kabupaten Jember nantinya tepat sasaran dan meringankan beban rakyat serta memenuhi unsur keadilan,” kata Hadi.
Berikutnya, PDI Perjuangan juga meminta Pemerintah Kabupaten Jember memberikan perhatian kepada pekerja angkutan umum pasca kenaikan harga BBM. “Baik pengemudi konvensional maupun pengemudi online agar pendapatan mereka tidak tergerus dan menimbulkan kemiskinan baru,” kata Hadi.
Terakhir, kata Hadi, kuatnya data juga diperlukan dalam menyusun e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok elektronik). “Ini agar tidak ada lagi petani yang mempunyai lahan pertanian tetapi tidak mendapatkan kuota pupuk. Sebelum memastikan distribusi pupuk subsidi harus tanpa penyelewengan, data kebutuhan yang valid tentu menjadi hal yang pokok agar petani tidak terus menerus kesulitan mendapatkan pupuk subsidi,” katanya. [wir/ted]
