Probolinggo (beritajatim.com) – Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Probolinggo langsung “tancap gas” membedah kinerja Pemerintah Kota Tahun Anggaran 2025. Baru dimulai Rabu (8/4/2026), rapat di Gedung DPRD sudah memunculkan sederet temuan tajam: program diduga tak sepenuhnya tepat sasaran, struktur OPD dinilai bermasalah, hingga ketimpangan anggaran yang mencolok.
Ketua Pansus LKPJ, Muchlas Kurniawan, menegaskan evaluasi kali ini bukan formalitas. DPRD ingin memastikan laporan yang disajikan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. “Kami tidak hanya baca laporan. Kami uji, apakah program itu benar-benar jalan dan dirasakan masyarakat atau tidak,” tegasnya, pada Kamis (9/4/2026) siang.
Sorotan paling keras muncul dari sektor kebudayaan. Pansus menilai kebijakan penggabungan urusan kebudayaan ke dalam Dinas Pendidikan sebagai langkah yang tidak tepat.
Anggota Pansus, Ryadlus Sholihin Firdaus, menyebut penggabungan itu justru membuat kebudayaan kehilangan fokus. “Ini terlalu jauh. Kebudayaan dan pendidikan dipaksakan dalam satu OPD. Lebih masuk akal jika digabung dengan pariwisata,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, angka anggaran menjadi bukti paling telanjang. Dari APBD sekitar Rp1 triliun, sektor kebudayaan hanya kebagian Rp2 miliar—atau sekitar 0,2 persen. “Dengan porsi sekecil itu, bagaimana mau bicara pelestarian budaya? Ini jelas tidak proporsional,” kritiknya.
Di sektor pendidikan, Pansus juga menemukan persoalan serius. Lebih dari 40 gedung SD dan SMP tercatat mengalami kerusakan, namun belum tertangani maksimal. Anggota Pansus, Robit Riyanto, mendesak agar perbaikan tidak lagi ditunda. “Ini bukan angka kecil. Puluhan sekolah rusak, ini menyangkut keselamatan dan kualitas belajar siswa,” tegasnya.
Masalah lain yang tak kalah krusial adalah data bantuan seragam siswa yang dinilai tidak sinkron. “Ada yang seharusnya seribu lebih, tapi realisasinya hanya 400 atau 700-an. Ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada penjelasan rinci,” katanya.
Pansus meminta pemerintah daerah segera menggunakan DTKS/DESIL sebagai satu-satunya acuan agar bantuan tidak salah sasaran.
Dalam dokumen LKPJ, sektor pendidikan memang tampil dominan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 78,5, ditopang berbagai program unggulan hingga rekor MURI dengan ribuan inovasi guru.
Namun di sisi lain, sektor kebudayaan hanya kuat di seremoni dan event. Bahkan, pendapatan dari retribusi gedung kesenian hanya tercapai 58,29 persen dari target. Kondisi ini mempertegas ketimpangan: pendidikan “banjir” anggaran, sementara kebudayaan berjalan dengan sumber daya minim.
Menanggapi kritik tajam tersebut, Pj Sekda Kota Probolinggo, Rey Suwigtyo, mengaku siap melakukan perbaikan. “Kalau ada kekurangan, tentu akan kita benahi bersama DPRD. Ini jadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
Pembahasan LKPJ dipastikan belum selesai. Pekan depan, Pansus akan memanggil OPD lain untuk menguji satu per satu laporan kinerja. Dengan temuan awal yang sudah “panas”, publik kini menanti: apakah evaluasi ini benar-benar berujung perbaikan, atau sekadar jadi catatan tahunan tanpa perubahan nyata. (kun)
