Jombang (beritajatim.com) – Potensi perbedaan dalam penetapan 1 Syawal 1447 H kembali mencuat, memperlihatkan perbedaan pandangan antara Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan pemerintah.
Seiring dengan berjalannya waktu, perbedaan ini menjadi pembicaraan hangat yang mencerminkan keberagaman pandangan dalam menentukan hari raya Idulfitri. Menurut Ketua Lembaga Kesehatan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LK PBNU), H.M. Zulfikar As’ad atau yang akrab disapa Gus Ufik, perbedaan dalam penetapan hari raya ini bukanlah hal yang aneh.
“Bila perbedaan tersebut terjadi maka itu merupakan hal yang sangat wajar, dan itu terjadi sejak zaman Nabi dan insyaAllah sampe akhir nanti, sehingga sama sekali tidak perlu kita permasalahkan atau diperdebatkan. Dan yang demikian ini sangat banyak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW,” jelas Gus Ufik, Kamis (19/3/2026).
Menurutnya, perbedaan ini sudah menjadi bagian dari sejarah panjang umat Islam dan tidak perlu dipermasalahkan lebih jauh.
Perbedaan tersebut terutama muncul dari metode yang digunakan oleh masing-masing organisasi Islam dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Muhammadiyah lebih awal memulai Ramadan dengan menggunakan metode hisab, yang memungkinkan mereka untuk menentukan Idul Fitri pada Jumat, 20 Maret 2026.
Sementara itu, NU lebih mengutamakan metode rukyatul hilal, yang mengandalkan pengamatan hilal secara langsung untuk menetapkan 1 Syawal. Kedua metode ini memiliki dasar yang kuat, dan meskipun dapat menghasilkan hasil yang berbeda, keduanya sama-sama sah menurut ajaran Islam.
Gus Ufik menegaskan pentingnya sikap saling menghargai, “Oleh karena itu, saya berharap agar kita tidak memperbesar perbedaan tersebut, jauh lebih bermakna kita sebagai masyarakat menyikapinya dengan baik, saling menghargai dan tidak saling menyalahkan.”
Dalam hal ini, Gus Ufik juga menyoroti bahwa meskipun NU lebih sering mengutamakan rukyatul hilal, para ahli falak NU sebenarnya juga menggunakan metode hisab dalam menghitung kalender Hijriyah secara umum.
Namun, pada momen-momen krusial seperti penetapan awal bulan Ramadhan dan Idul Fitri, NU tetap mengutamakan rukyatul hilal. “Hal ini bertujuan agar penentuan hari raya dapat lebih akurat dan sesuai dengan syarat “imkanur rukyah” atau kemungkinan hilal untuk terlihat,” sambung salah satu pengasuh PPDU (Pondok Pesantren Darul Ulum) Peterongan Jombang ini.
NU juga secara kelembagaan menunggu keputusan resmi dari pemerintah melalui Kementerian Agama RI, yang memiliki para pakar dalam bidang hisab dan rukyah. Setelah sidang isbat dilakukan, jika hilal terlihat dan memenuhi kriteria yang telah disepakati, maka penetapan Idulfitri dapat dilaksanakan.
“Jika tidak, maka bulan Ramadhan akan digenapkan menjadi 30 hari, atau disebut juga dengan istilah istikmal,” urainya.
Selain itu, Gus Ufik mengingatkan masyarakat untuk mempersiapkan zakat fitrah, yang merupakan kewajiban umat Islam menjelang Idulfitri. “Jangan lewatkan waktu terbaik untuk berzakat fitrah,” ujarnya.
Zakat fitrah adalah kewajiban tahunan yang tidak hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai sarana untuk membersihkan jiwa setelah berpuasa selama bulan Ramadan. Waktu yang dianjurkan untuk menunaikan zakat fitrah adalah sejak terbenamnya matahari di akhir Ramadhan hingga sebelum pelaksanaan salat Idulfitri. Hal ini disarankan agar zakat bisa diterima oleh yang berhak tepat sebelum hari raya.
Gus Ufik mengutip hadist Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, “Barangsiapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah” (HR. Abu Daud).
Sebagai penutup, Rektor Unipdu (Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum) Jombang ini mengajak umat Islam untuk menghargai keputusan ulama dan pemerintah dalam menetapkan awal Syawal, serta menyikapi perbedaan dengan penuh kedamaian dan toleransi. [suf]
