Surabaya (beritajatim.com) – Berkaca pada Pilgub Jatim 2018 lalu, pasangan Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno yang didukung kekuatan NU struktural dan kekuatan partai besar PDIP, PKB, Gerindra, serta PKS kalah melawan Khofifah-Emil. Saat itu, hubungan NU dan PKB masih harmonis dan solid.
Khofifah-Emil meraup 10.465.218 suara (53,55 persen). Sedangkan, Gus Ipul-Puti 9.076.014 suara (46,45 persen). Saat ini, hubungan NU dan PKB sedang memanas. Apakah konflik dengan NU itu bakal menggerus suara dari jago atau calon gubernur asal PKB pada Pilgub Jatim 2024?
Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Fahrul Muzaqqi kepada beritajatim.com, Rabu (7/8/2024) memberikan analisa politiknya.
“Saya kira kalau menghubungkan antara Pilgub Jatim 2024 dengan konflik antara PKB dan NU, saya rasa kok tidak terlalu berefek atau berhubungan. Yang bertarung di Pilgub Jatim ini lebih kepada figur atau sosok. Jadi, lebih ke personanya. Walaupun memang ada variabel yang juga turut mempengaruhi, misalnya partai politik. Tapi, itu lebih besar hanya pada saat menjelang pendaftaran ke KPU Jatim, untuk mengumpulkan syarat minimal,” jelas Fahrul.
Menurut Fahrul, pada saat pertarungan yang riil, dirinya menilai lebih pada figurnya yang akan diuji oleh pemilih, dalam hal elektabilitasnya. “Konflik PKB dengan NU, saya rasa tidak terlalu berdampak ke Pilgub Jatim 2024. Meskipun kita tahu bahwa petahana Khofifah juga memiliki track record pernah di PKB dan saat ini masih menjabat Ketum PP Muslimat NU. Tetapi, Khofifah menegaskan beliau kader PKB Gus Dur, bukan PKB Muhaimin,” tuturnya.
Artinya, lanjut dia, bahwa hubungan yang tidak harmonis saat ini di antara kedua belah pihak, tidak akan terlalu berdampak signifikan. “Tidak terlalu berdampak ke pilgub terkait memanasnya hubungan PKB dengan NU. Di sisi lain, sampai saat ini kandidat dari PKB relatif belum ada yang sekaliber Bu Khofifah. Kalaupun ada, yang muncul di survei-survei itu ya Cak Imin sendiri sebagai Ketum PKB dan Gus Halim Ketua PKB Jatim. Tapi membutuhkan persiapan yang lebih matang dan intens untuk melawan pasangan petahana Khofifah-Emil,” ujarnya.
Bagaimana di tataran akar rumput? “Kalau di tataran grassroot atau akar rumput, pertarungannya lebih pada antara legitimasi NU dan legitimasi PKB ya. Jadi, tidak terlalu berefek pada kandidat yang maju pada Pilgub Jatim, Mas,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Haji oleh DPR RI menambah ketegangan PBNU dengan PKB. Pansus ini dibentuk setelah DPR menemukan banyak kejanggalan dalam pelaksanaan ibadah haji 2024. Cak Imin merupakan Ketua Tim Pengawas Haji 2024 dari DPR. Di sidang paripurna DPR, Cak Imin, sebagai Wakil Ketua DPR, memimpin rapat persetujuan Pansus Haji tersebut.
Namun, Ketum PBNU Gus Yahya menduga Pansus Haji merupakan serangan balik terhadap PBNU. Adik Gus Yahya, yakni Menteri Agama Gus Yaqut Cholil Staquf, dianggap telah menjadi ‘target operasi’ untuk dilengserkan.
Narasi seolah PKB dan Gus Muhaimin-lah yang mengusulkan pembentukan Pansus Haji menimbulkan reaksi dari PBNU. Sebagai balasannya, PBNU kemudian membentuk tim khusus alias Tim Lima yang diduga bertujuan merebut kembali PKB.
Meski kemudian Sekjen PBNU Gus Ipul menegaskan, bahwa pembentukan Tim Lima sama sekali tidak berkaitan dengan Pansus Haji. Tim Lima, kata Gus Ipul, dibentuk karena selama ini banyak petinggi PKB yang kerap melontarkan pernyataan ahistoris dan mengerdilkan PBNU.
Salah satu sikap yang dianggap ahistoris itu adalah ketika PKB memilih Anies sebagai calon presiden yang diusung pada Pilpres 2024. Penunjukan Anies Baswedan sebagai capres oleh PKB ini, kata Gus Ipul, tanpa dikonsultasikan terlebih dulu dengan para sesepuh NU, termasuk Gus Yahya dan Rais Aam PBNU Kiai Miftachul Akhyar. PKB, sambung Gus Ipul, seolah lupa bahwa yang mendirikan partai tersebut adalah PBNU. [tok/aje]
