Surabaya (beritajatim.com) – Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) Jawa Timur pada Triwulan I 2026 mencapai Rp367,95 miliar, tertinggi secara nasional dan naik signifikan 26,64 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Capaian tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sebagai indikator kuat pertumbuhan ekonomi berbasis kehutanan masyarakat yang semakin produktif dan berdaya saing.
“Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi kehutanan berbasis masyarakat semakin berkembang, produktif, dan memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan,” ujar Khofifah, Senin (6/4/2026).
Pada Triwulan I 2025, NTE KTH Jawa Timur tercatat sebesar Rp290,53 miliar. Artinya, terjadi lonjakan yang cukup tajam dalam kurun waktu satu tahun.
Secara nasional, total capaian NTE KTH pada periode yang sama mencapai Rp619,58 miliar atau meningkat 15,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari angka tersebut, kontribusi Jawa Timur mencapai Rp367,95 miliar atau setara 59,38 persen.
Dominasi ini menegaskan posisi Jawa Timur sebagai kontributor utama nasional dalam pengembangan ekonomi kehutanan berbasis masyarakat.
Khofifah menilai keberhasilan tersebut tidak lepas dari penguatan kelembagaan KTH serta optimalisasi peran penyuluh kehutanan di lapangan.
“Hal ini menandakan bahwa kita mampu mengelola potensi usaha kehutanan secara berkelanjutan dan bernilai ekonomi, dengan dukungan pendampingan yang intensif,” tegasnya.
Keberhasilan KTH Jawa Timur juga terlihat dari penetrasi pasar internasional. Salah satu contohnya adalah KTH Aren Lestari di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan yang berhasil mengekspor gula aren organik ke Malaysia, Belanda, dan Australia.
Volume ekspor yang dicapai mencapai 12 ton dengan nilai lebih dari Rp535 juta.
“Ini menjadi bukti bahwa produk hasil hutan bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga memiliki daya saing di pasar global,” ujar Khofifah.
Berdasarkan data Triwulan I 2026, capaian NTE tertinggi berasal dari sejumlah kabupaten yang menjadi motor penggerak ekonomi kehutanan masyarakat.
Kabupaten Trenggalek mencatat nilai tertinggi sebesar Rp185,35 miliar, disusul Kabupaten Lamongan Rp22,15 miliar, Kabupaten Blitar Rp20,74 miliar, Kabupaten Probolinggo Rp19,03 miliar, serta Kabupaten Lumajang Rp17,82 miliar.
Dari sisi komoditas, kontribusi terbesar masih berasal dari hasil hutan kayu dengan nilai akumulatif lebih dari Rp200 miliar.
Meski demikian, Pemprov Jawa Timur mendorong diversifikasi produk hasil hutan bukan kayu guna meningkatkan nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan.
Khofifah menegaskan, capaian ini merupakan hasil sinergi antara kelompok tani hutan, penyuluh, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah yang terintegrasi.
“Pendampingan yang intensif dan berbasis potensi lokal terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi KTH secara signifikan,” jelasnya.
Ke depan, Pemprov Jawa Timur berkomitmen memperkuat pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta perluasan akses pasar.
“Kami ingin memastikan KTH tidak hanya tumbuh sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga menjadi pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan, menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. [tok/beq]
