Surabaya (beritajatim.com) – Sebanyak 181.867 kepala keluarga (KK) di Kota Surabaya terancam mengalami penonaktifan sementara Nomor Induk Kependudukan (NIK) karena belum terkonfirmasi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, membeberkan fakta tersebut dalam konferensi pers di kantor eks Humas Pemkot Surabaya, Kamis (19/2/2026).
Legislator yang akrab disapa Cak Yebe ini menyebutkan bahwa angka KK yang belum ditemukan terus mengalami penurunan signifikan pasca koordinasi dengan dinas terkait. Sebelumnya, jumlah data yang belum terkonfirmasi mencapai 250.185 KK pada awal proses pendataan dilakukan.
“Saya di 12 titik reses bicara DTSEN. Kami menjumpai kendala DTSEN banyak angka yang awalnya 250.185 KK yang tidak ditemukan, ketika Kadispendukcapil koordinasi dengan kami lalu tindak lanjut 20 Januari turun angkanya 197.594 lalu saat ini 181.867 maka turun 15 ribu sekian,” kata Cak Yebe.
Politisi Gerindra ini merinci bahwa rata-rata ditemukan 524 KK baru yang berhasil terverifikasi setiap harinya oleh petugas di lapangan. Proses pendataan masif ini melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan khusus sebagai tenaga surveyor.
“Kalau dihitung setiap hari ditemukan 524 KK baru. Yang menarik, metode survei kita melibatkan ASN, luar biasa yang dilakukan,” tutur Wakil Ketua DPC Gerindra Surabaya tersebut.
Ia memberikan apresiasi tinggi karena para ASN mampu bekerja efektif meskipun hanya mendapatkan pembekalan singkat selama satu hari. Kecepatan verifikasi data ini menjadi kunci utama dalam mengejar target penyelesaian pendataan kependudukan.
“Kalau yang disuruh survei ASN tidak punya skill surveyor lalu dikasih pembekalan sehari dapat sekian banyak,” ungkap Cak Yebe mengenai dedikasi para petugas lapangan.
Tantangan terbesar yang menghambat validasi data saat ini adalah pola migrasi penduduk yang sangat dinamis antar wilayah kelurahan maupun kecamatan. Selain itu, banyak ditemukan warga yang menolak dilakukan survei, terutama di kawasan hunian elit dan apartemen.
“Problemnya banyak dari 181.867 KK yang belum ditemukan sekarang yang terbanyak terjadi migrasi lintas kelurahan dalam kecamatan, antar kecamatan atau luar kota yang tidak terkonfirm. Ada juga yang menolak survei di wilayah klaster premium dan apartemen,” ucapnya.
Sebagai langkah tegas untuk memicu respons aktif dari warga, pemerintah berencana melakukan penertiban sementara terhadap NIK yang belum terkonfirmasi. Hal ini dianggap perlu agar warga segera melaporkan status keberadaan dan data terbarunya secara valid.
“Ketika tidak terkonfirm dalam DTSEN, NIK akan ditertibkan sementara agar ada respons ke yang tidak terkonfirm,” tegasnya untuk memastikan keakuratan basis data kependudukan Surabaya.
Cak Yebe juga menyoroti masih minimnya pemahaman pengurus RT dan RW di lapangan terkait urgensi program DTSEN nasional ini. Ia mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk segera mengeluarkan surat pemberitahuan resmi agar sosialisasi lebih optimal.
“Kalau kita melibatkan 1.360 RW dan 9.149 ketua RT di Surabaya ini, maka itu akan menjadi dahsyat. Mereka akan menyampaikan kepada warganya, coba dicek apakah sudah masuk dalam DTSEN apa belum,” harapnya.
Sinergi seluruh elemen masyarakat diharapkan mampu mempercepat tuntasnya validasi 1.026.192 KK di Kota Pahlawan sebelum tenggat waktu berakhir. Masyarakat pun diimbau memanfaatkan portal cekin.surabaya.go.id secara mandiri untuk memastikan status data keluarga mereka.
Target besar ini dipatok harus selesai sebelum tanggal 31 Maret 2026 dengan harapan jumlah data yang tidak ditemukan berada pada angka minimal. Cak Yebe optimistis jika warga seaktif saat pengecekan DPT Pemilu, target ini sangat rasional untuk dicapai.
“Insya Allah sebelum 31 Maret ini bisa selesai. Kalau RT dan RW menyampaikan ke warganya seperti dulu saat DPT Online pemilu, warga akan lebih cepat menggunakan aplikasi untuk memastikan dirinya sudah masuk DTSEN atau belum,” pungkas Cak Yebe. [asg/beq]
