Surabaya (beritajatim.com) – Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan SPSI (FSP KEP SPSI) Jawa Timur resmi menggelar Musyawarah Daerah (Musda) X di Surabaya, Rabu (4/2/2026).
Momentum ini menjadi pijakan strategis bagi organisasi untuk merumuskan langkah menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0.
Ketua Umum PP FSP KEP SPSI, R. Abdullah, menegaskan bahwa dinamika hubungan industrial saat ini tidak boleh lagi bersifat konfrontatif, melainkan harus adaptif terhadap sistem digital dan robotik.
“Hubungan industrial harus dinamis, tapi tetap harmonis dan berkeadilan. Teknologi menuntut pekerja lebih realistis dan inovatif,” ujar Abdullah.
Ketua PD FSP KEP SPSI Jatim, Dendi Baitno, menjelaskan bahwa Musda X adalah ruang evaluasi menyeluruh untuk menyusun road map organisasi lima tahun ke depan. Beberapa fokus utama meliputi:
1. Peningkatan Kualitas SDM: Mempersiapkan anggota agar kompeten bersaing dengan sistem otomasi.
2. Sistem Pendidikan Serikat: Memperkuat pemahaman regulasi dan hak-hak pekerja di era modern.
3. Efektivitas Advokasi: Menciptakan pola perlindungan pekerja yang lebih taktis dan solutif.
Isu Pengupahan: 2026 Lebih Optimistis
Terkait kesejahteraan, Dendi memberikan catatan positif mengenai tren pengupahan di Jawa Timur. Ia menilai kenaikan upah minimum tahun 2026 menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan periode 2020–2024 yang seringkali di bawah angka inflasi.
“Sekarang kenaikannya lebih realistis, mendekati angka pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi. Upah layak bukan beban, melainkan penggerak daya beli yang memperkuat ekonomi daerah,” tambah Dendi.
Musda X ini diharapkan tidak hanya melahirkan kepemimpinan baru, tetapi juga mempertegas posisi serikat pekerja sebagai mitra strategis dalam menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus menyejahterakan buruh di Jawa Timur. (tok/but)
