Sidoarjo (beritajatim.com) – Hasil Muscab ke VI DPC PKB Kab. Sidoarjo di Fave Hotel Sidoarjo, Sabtu (4/4/2026), menelurkan empat bakal calon yang diusulkan dalam memperebutkan Ketua DPC PKB Kab. Sidoarjo periode mendatang.
Yakni, H. Abdillah Nasih (Ketua DPRD Sidoarjo), H. Usman M.Kes (Ketua DPRD periode 2019-2024), H. Rizza Ali Faizin (Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo), dan Ibnu Azzar Firdaus (pengurus DPW PKB Jatim).
Dikatakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasanuddin Wahid, regenerasi kepemimpinan di tubuh DPC PKB Sidoarjo bukan sekadar ajang memilih figur ketua. Fokus utama dari Muscab kali ini adalah membentuk sebuah tim impian (The Dream Team) yang solid dan melayani.
Hasanuddin menguraikan sejumlah kriteria dan mekanisme ketat yang harus dilalui oleh para kandidat atau bakal calon ketua. Pertama yakni memenuhi prinsip kolektif kolegial, yakni membentuk ‘The Dream Team’ yang menekankan kekuatan PKB Sidoarjo tidak boleh bertumpu pada satu individu semata, melainkan pada kerja sama tim yang kompak.
“PKB mengedepankan asas kolektif kolegial dalam kepengurusan. Target utamanya, membangun struktur dari tingkat ketua hingga unit terkecil yang bisa diterima akar rumput dan khalayak luas di Sidoarjo. Kekuatan bukan di personal, tetapi pada tim yang sifatnya kolektif kolegial,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Hasanuddin, kriteria lainnya adalah politik kehadiran dan pelayanan. Yakni kriteria utama bagi siapa pun yang ingin memimpin PKB Sidoarjo harus berkomitmen untuk hadir di tengah masyarakat setiap hari, bukan hanya lima tahun sekali menjelang Pemilu saja.
“Jadi calon pemimpin wajib menerapkan “Politik Kehadiran” dan “Politik Pelayanan”. Pengurus PKB harus terlibat aktif dalam kehidupan sehari-hari rakyat Sidoarjo dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakatnya,” tegas dia.
Tidak hanya itu, lanjut Hasanuddin, figur bakal calon Ketua DPC PKB Sidoarjo adalah pengurus yang ‘mengurusi’, bukan ‘jadi urusan’. Bagi Hasanuddin, salah satu poin paling tajam yang disampaikan adalah mengenai integritas dan beban kerja calon pengurus.
“DPP PKB mencari sosok yang benar-benar mau mengurus partai dan mengurus kepentingan masyarakat Sidoarjo. Kami selalu memperingatkan agar tidak memilih calon yang justru nantinya menjadi beban atau masalah bagi internal partai (PKB) maupun daerah (menjadi “urusan” di Sidoarjo),” papar anggota Fraksi PKB DPR RI ini.
Sedangkan mekanisme seleksi, kata Hasanuddin, harus melalui uji kelayakan akademis dan rekam jejak. Proses ini untuk memastikan kualitas pemimpin itu. Yakni PKB menerapkan serangkaian tes formal yang melibatkan pihak eksternal dan profesional.
“Di antaranya soal uji akademis. Nanti PKB bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan tes psikologi, tes PPA, dan berbagai ujian rasional-ilmiah lainnya. Kemudian ada Uji Kepatutan dan Kelayakan (UKK). Seluruh kandidat akan dibawa ke DPP PKB untuk diwawancarai langsung untuk membedah visi, misi, dan target mereka ke depan selama memimpin PKB Sidoarjo. Serta akan ada audit rekam jejak bakal calon. Karena DPP dan DPW PKB memiliki catatan lengkap mengenai rekam jejak personal para calon. Termasuk kemampuan lobi dan gaya kepemimpinan mereka (apakah tipe pemimpin di belakang meja atau di tengah masyarakat),” terang Hasanuddin. (isa/kun)
