Mojokerto (beritajatim.com) – Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI), Syaifullah Yusuf melakukan survei lokasi sementara Sekolah Rakyat (SR) yang diusulkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto rangka mempersiapkan penyelenggaraan SR, Minggu (13/4/2025). Ada dua lokasi sementara yang diusulkan Pemkab Mojokerto.
Yakni Rumah Aman Anak di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pesanggrahan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mojopahit di Desa Brangkal, Kecamatan Sooko dan gedung diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPP SDM) di Desa Terusan, Kecamatan Gedeg.
Rencananya, pada Tahun Ajaran (TA) 2025-2026 ini, SR sudah bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) di lokasi sementara. Pemkab Mojokerto sendiri tengah menyiapkan lahan untuk pembangunan SR yakni di Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto.
Mensos RI, Syaifullah Yusuf mengatakan, jika pihaknya akan mengevaluasi usulan gedung SR Pemkab Mojokerto yang nantinya akan di survey oleh pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim). Ada sebanyak 53 unit yang tersedia di seluruh wilayah Indonesia.
“Kalau di Kabupaten Mojokerto bisa dimulai 2 rombel, untuk di Kota Malang juga sudah bisa dimulai. Ini merupakan upaya percepatan dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat, ini dilakukan secara simultan khusus untuk siswa dan guru akan dimatangkan,” ungkapnya, Minggu (13/4/2025).
Kementerian Sosial memprioritaskan rekrutmen guru dari ASN lokal yang ada di Mojokerto. Jika tidak mencukupi, akan dilanjutkan dengan perekrutan guru PPPK dan lulusan pendidikan profesi guru. Untuk sementara, SR bisa memakai gedung yang masih layak atau bisa direnovasi dan revitalisasi.
“Gedung-gedung yang bisa direnovasi, bisa dilakukan revitalisasi dan digunakan sebagai penyelenggaraan SR disesuaikan dengan kebutuhannya. Dimulai dari SD dulu, SMP maupun SMA dulu. Semua akan dipersiapkan dan dibutuhkan oleh para siswa diantaranya makan, pakaian, antar jemput siswa dan lainnya,” katanya.
Pihaknya membentuk empat satuan tugas (satgas) untuk memastikan persiapan berjalan optimal. Mulai dari satgas sarana prasarana, kurikulum, rekrutmen guru, hingga rekrutmen siswa. Persiapan tersebut menurutnya harus dilakukan dengan teliti agar SR dapat segera beroperasi.
“Kementerian menargetkan lahan minimal 5 hektar untuk setiap sekolah, dengan rekomendasi ideal 6 hektar agar dapat menampung hingga 1.000 siswa serta fasilitas asrama dan perumahan guru. Lahan yang luas sangat penting untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana yang memadai,” ujarnya.
Sudah lebih dari 250 proposal dari berbagai daerah, termasuk Mojokerto. Saat ini, Kementerian sedang dalam proses verifikasi usulan tersebut. Kriteria siswa yang dapat mengakses SR juga telah ditetapkan dengan ketat. Program ini dikhususkan untuk anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 dalam data tunggal ekonomi nasional.
“Tidak ada kompromi dalam hal ini. Sekolah Rakyat harus tepat sasaran untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. Dengan persiapan yang baik, Sekolah Rakyat di Kabupaten Mojokerto dapat segera dimulai karena gedung sudah memadai untuk memulai dua rombel. Ini merupakan langkah awal yang baik,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barraa, menyatakan bahwa lahan yang siap untuk DR di Kabupaten Mojokerto seluas 3,5 hektar dan ada rencana untuk memaksimalkan menjadi 6 hektar. Lahan untuk SR tersebut terletak di Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong.
“Kami berkomitmen untuk mempersiapkan semua yang diperlukan agar Sekolah Rakyat di UPT PMKS Mojopahit dapat dimulai. Tahun 2025 ini, Sekolah Rakyat di Kabupaten Mojokerto akan dilaksanakan dua rombel untuk tingkat SD dan SMP,” jelasnya.
Dengan persiapan yang cermat dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan Sekolah Rakyat dapat memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pendidikan menjadi hak semua anak di Indonesia,” pungkasnya. [tin/but]
