Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau langsung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wonocolo di Jalan Jemur Andayani XV, Surabaya, Kamis (21/8/2025).
Kunjungan kerja ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai strategi nasional mencegah stunting dan meningkatkan kualitas generasi muda.
Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menekankan pentingnya perhatian negara terhadap kelompok rentan, terutama ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak sekolah.
“Kita bangga SPPG Wonocolo bisa jadi contoh. Negara hadir untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita agar anak-anak tumbuh sehat, cerdas, dan produktif. Kalau gizinya cukup, generasi kita kuat. Itulah yang menjadi program prioritas Presiden,” ujar Zulhas, sapaannya.
Menurut Zulhas, perhatian pemerintah pada gizi anak merupakan investasi jangka panjang. Ia mencontohkan perbedaan perkembangan fisik antara Indonesia dengan Korea Selatan dan China yang salah satunya dipengaruhi kualitas konsumsi protein hewani.
“Kalau anak kurang gizi, sekolahnya jadi lambat, main bola cepat capek, tubuh kecil. Padahal dulu kita sama tinggi dengan Korea dan China. Sekarang mereka lebih maju karena gizinya baik. Maka negara harus hadir,” tegasnya.
Selain memastikan penyediaan makanan bergizi, SPPG Wonocolo juga menerapkan pengelolaan sampah makanan (food waste) bekerja sama dengan Garda Pangan. Limbah makanan diolah melalui budidaya maggot yang kemudian dapat digunakan sebagai pakan ikan maupun ternak.
“Food waste di sini tidak menjadi masalah karena dikelola dengan baik. Terima kasih Garda Pangan. Konsep circular seperti ini bisa ditiru daerah lain,” ujar Zulhas.
Ia juga menjelaskan bahwa program MBG menunjukkan percepatan signifikan. “Bulan lalu baru 7 juta penerima, Agustus ini sudah mencapai 20 juta. Target akhir tahun 80 juta, dan tahun depan bisa menjangkau 82 juta anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” katanya.
Ia memastikan standar mutu makanan dijaga ketat melalui pengawasan BPOM, pemerintah daerah, serta keterlibatan tenaga ahli gizi. “Mulai dari bahan baku, pencucian, hingga penyajian, semua diawasi ketat. Jadi kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.
Pemerintah juga menyiapkan anggaran hampir Rp300 triliun pada 2026 untuk memperluas cakupan program ini. Zulhas menyebut, kebijakan tersebut merupakan pondasi jangka panjang agar Indonesia memiliki generasi sehat dan produktif menuju visi Indonesia Emas 2045.
“Ini bukan sekadar program sosial, tapi fondasi bagi generasi sehat, cerdas, kuat, dan produktif. Kalau generasi kuat, negara kita bisa maju,” pungkasnya. [ipl/beq]
