Malang (beritajatim.com) – Setiap orang bisa menjadi wartawan, namun saat mengaku sebagai wartawan maka harus patuh pada kode etik jurnalistik.
Hal tersebut disampaikan oleh Dr Agus Sudibyo, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri Dewan Pers saat mengisi kuliah tamu (Guest Lecturer).
Kuliah tamu tersebut diadakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya Malang (Fisip UB) Gedung C Fisip Lantai 7.
Menurut Agus Sudibyo yang dipandu oleh Arif Budi Prasetyo, M.I.Kom kegiatan jurnalistik saat ini tidak dilakukan lembaga terverifikasi pers. Masyarakat umum juga bisa menjadi jurnalis, yang disebut dengan Citizen Journalism.
“Barangsiapa yang mengaku jurnalis, harus memahami kode etik jurnalistik. Kalau ada aktivis media sosial, jika itu ruang publik maka yang dishare di situ harus relevan dengan kepentingan publik. Jangan pamer hanya untuk diri sendiri saja,” urainya pada Selasa (22/11/2022).
Wartawan, kata Agus, baik yang bekerja di media maupun yang sebagai citizen journalist. Harus memikirkan dampak dari tulisan yang dibuat. Karena kebebasan pers tidak berdiri sendiri melainkan berhubungan dengan faktor lain.
“Kebebasan pers itu berdampingan kepentingan publik yang lain. Mulai dari kesejahteraan rakyat, perlindungan perempuan dan anak-anak atau kemanusiaan, kemakmuran bersama, kedaulatan nasional dan seterusnya. Pers tidak perlu menutup-nutupi fakta namun mempertimbangkan dampak pemberitaan,” ujarnya di hadapan mahasiswa semester 5 Fisip UB.
[berita-terkait number=”4″ tag=”universitas-brawijaya”]
Dia berpesan siapapun yang hendak membuat konten jurnalistik, baik itu wartawan, konten kreator, Youtuber, citizen journalist haruslah bertanggung jawab pada masyarakat. Tanggung jawab dari apa yang ditulis dan dampaknya pada masyarakat.
Ketua Komisi Dewan Pers itu juga membahas peran media saat kontestasi politik. Peran media sangat penting sebagai clearing house information.
“Menjernihkan informasi, wacana, isu-isu yang berkembang di media sosial terkait polarisasi yang berkembang antar kelompok dan kepentingan politik,” kata Agus.
Pemilu 2024 adalah pemilu yang rawan, karena arus komputasional di media sosial akan semakin deras. Tingkat kebingungan masyarakat terkait informasi yang benar dan salah itu akan meningkat.
Disitulah media harus berperan sebagai penjernih informasi. Karena media sosial saat ini dengan mudah menolak informasi yang tidak sesuai dengan yang diyakini seseorang.
“Artinya kita tidak boleh terjebak pada fanatisme. Media massa dalam hal ini berfungsi sebagai pembersih jangan sampai ikut-ikutan seperti media sosial” tukasnya.
Pada akhir kesempatan Agus berharap pada generasi milenial, khususnya mahasiswa Fisip UB agar memilih pemimpin dengan pertimbangan yang rasional. “Kelemahan sosok yang akan kita jadikan pilihan penting untuk diketahui. Dalam konteks memilih pemimpin Frans Magnis Suseno pernah berkata, memilih pemimpin yang baik dengan mencari kelemahannya paling sedikit dari yang lain,” tutupnya. (dan/ted)
