Bojonegoro (beritajatim.com) — Di balik kawasan hutan Bojonegoro, tersimpan cerita yang tak selalu semanis alamnya. Wilayah selatan kabupaten Bojonegoro seperti Kecamatan Ngambon, Tambakrejo, Sekar, Ngasem, Bubulan, Dander, dan Gondang telah lama menjadi potret kehidupan masyarakat yang bergulat dengan kemiskinan.
Bojonegoro tercatat berada pada peringkat kemiskinan yang tidak lagi bisa dibanggakan. Pada peringkat 11 di wilayah Provinsi Jawa Timur. Namun, di tengah keprihatinan itu, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro justru melihat peluang untuk menyusun arah perubahan. Upaya ini berangkat dari pemahaman mendalam terhadap akar permasalahan, terutama di kawasan hutan yang menjadi kantong-kantong kemiskinan.
“Tantangan utama masyarakat di wilayah selatan Bojonegoro adalah rawan bencana, seperti longsor, kekeringan saat musim kemarau, dan banjir bandang saat musim penghujan, keterbatasan infrastruktur, serta degradasi lingkungan,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, Achmad Gunawan, Senin (28/7/2025).
Secara geografis, sekitar 40 persen wilayah Bojonegoro merupakan kawasan hutan seluas kurang lebih 95 ribu hektare. Dari angka itu, hanya sekitar 1.500 hektare yang berstatus hutan lindung, sisanya adalah hutan produksi. Di sinilah kehidupan sebagian besar masyarakat di wilayah selatan bergantung.
Masyarakat sekitar hutan sebagian besar hidup dari pertanian, tetapi ironisnya, tanpa memiliki lahan sendiri. Maka, banyak yang menggantungkan nasib dengan menggarap lahan hutan produksi. Data yang dipaparkan, mayoritas penduduk yang berada di daerah rawan bencana, sebanyak 73 persen mata pencahariannya sebagai petani/pekebun, 12 persen buruh tani/harian lepas, 8 persen pedagang kecil/informal, dan 7 persen lainnya berprofesi sebagai PNS, guru, dan imigran.
Sementara Gunawan menyebut, siklus pertanian yang masyarakat jalani nyaris tidak pernah putus. Yakni membuka lahan, menggarap, mencari modal dan seringkali lewat utang, lalu panen, yang terkadang tak sebanding dengan risiko bencana alam yang mengintai. Setelah itu, mereka harus bangkit kembali, memulihkan kerugian, hanya untuk memulai lagi dari awal. Lingkaran ini terus berulang.
“Kami melihat bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan biasa. Harus ada peta jalan yang jelas dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” lanjut Achmad Gunawan.
Dari sinilah lahir sebuah masterplan khusus untuk wilayah selatan Bojonegoro, sebuah rancangan besar yang mengusung tiga pilar utama, yakni masterplan pembangunan ketahanan bencana, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan. Tujuannya sederhana, namun mendalam, mengubah wajah kemiskinan menjadi potensi pembangunan berkelanjutan.
Diantaranya arah solusi dan intervensi program yang akan dilakukan era pemerintahan Bupati Setyo Wahono yakni, dengan investasi program padat karya dan padat modal, konservasi alam dan hutan lindung, koordinasi dengan pemerintah pusat dan BUMN Kehutanan, pemetaan skill dan pemberdayaan masyarakat, dan revitalisasi infrastruktur air waduk pacal, penguatan adaptasi perencanaan tata ruang rekomendasi KLHS dan RDTR yang mengakomodasi mitigasi risiko bencana.
Dengan arah solusi bagi masyarakat selatan Bojonegoro yang rawan bencana, beberapa rencana aksi dan strategi telah disusun seperti, revitalisasi waduk pacal, Konservasi DAS dan reboisasi hulu sungai, pengembangan jalan lingkar selatan, mempercepat akses antar kecamatan Pembangunan TPA buntalan: sistem pengelolaan sampah wilayah Selatan.
Selanjutnya, Ketahanan pangan dan agribisnis: Pertanian tangguh bencana, Diversifikasi komoditas dan pasar petani, Pembangunan Jalan Napis-Watujago, Ngambon-Pasar Dawe, Rencana Exit Tol Sekar: mengintegrasikan wilayah selatan ke jaringan nasional. Pengembangan RSUD Temayang sebagai layanan kesehatan regional dan pusat penanggulangan bencana
Normalisasi Sungai: pencegahan banjir dan pemulihan kualitas air, optimalisasi Waduk Gongseng: Sumber air baku dan irigasi lahan pertanian, peningkatan jalan perbatasan dengan Kabupaten Nganjuk.
Melalui langkah tersebut, mantan kepala Dinas Damkarmat Bojonegoro mengurangi, Pemkab Bojonegoro ingin menghadirkan solusi jangka panjang bagi masyarakat yang selama ini hidup dalam ketidakpastian. Tak hanya memberi bantuan sesaat, tetapi juga membangun sistem yang mampu mengangkat mereka keluar dari kemiskinan secara mandiri dan bermartabat. [lus/but]
