Malang (beritajatim.com) – Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya (EM UB) melakukan aksi simbolik dengan mengirimkan sepaket kotak bernama “Kotak Reformasi”. Kotak ini berisi surat terbuka dan raket bet pingpong pada Mendikbud Nadiem Makarim.
Satria Naufal selaku Presiden EM UB mengatakan bahwa aksi mengirimkan surat terbuka dan bet pingpong dimaknai sebagai bentuk sarkasme. Paket itu melabelkan pemerintah dan kampus sedang melakukan Politik Pingpong dalam kondisi mempingpongkan nasib anak bangsa dengan saling menyalahkan satu sama lain.
“Ini juga sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan UKT setelah melaksanakan demonstrasi kenaikan UKT kemarin,” ujar Naufal pada Jumat (22/05/2024).
Lebih dari itu juga, EM UB 2024 mengeluarkan video animasi berjudul “Politik Pingpong”. Animasi itu berisi Menteri Nadiem Makarim yang sedang bermain olahraga pingpong bersama pihak UB.
Video animasi ini juga terdapat animasi Tjitjik Sri sebagai Sekdir Dikti yang mengatakan “Kuliah adalah Kebutuhan Tersier”. Dalam sikap tersebut ada 3 tuntutan yang dimaklumatkan:
Pertama, Menuntut Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mencabut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 beserta peraturan turunannya.
Kedua, Mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk melakukan audit kepada Peraturan Rektor atau peraturan lainnya yang mengikat untuk kenaikan UKT dan iuran Pembangunan Institusi (IPI) di setiap Perguruan Tinggi.
Ketiga, Mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI untuk Mencabut beberapa pernyataan yang merendahkan marwah perguruan tinggi.
Satria mengatakan permasalahan UKT ini menjadi rumit ketika terjadi lempar tanggung jawab antara pihak. Dia telah menyederhanakan bahasa politik dari Pemerintah dan Kampus yakni Politik Pingpong, karena berulang kali diminta menuntut Kemendikbudristek oleh Rektorat.
“Sementara itu, respon Kemendikbudristek juga yang selalu memberikan pernyataan bahwa ini salah kampus. Kami menyimbolkan ini adalah Politik Pingpong,” tegas Satria.
Menurut Presiden EM UB ini, Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud Ristek RI dan Kampus UB harus sama-sama memiliki political will dalam menyelesaikan masalah ini. Apalah, bantuan keuangan dengan waktu terbatas dan yang diberi bantuan begitu terbatas dibanding yang mengajukan.
“Saya berpesan untuk Nadiem Makarim, Mendikbudristek RI bahwa jika masih tidak mengindahkan maka akan banyak perlawanan dari setiap kampus termasuk hari ini. Kami suarakan tagar #ReformasiPendidikanTinggi #TurunkanUKTAtauNadiemYangTurun,” tutup Satria. [dan/but]
