Sidoarjo (beritajatim.com) – Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo mendorong adanya sinergitas program yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo terkait penanganan Human Immunodeficiency Virus (HIV) / Acqueried immunodeficiency syndrome (AIDS) di Kabupaten Sidoarjo.
Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mencatat angka kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 5.830 kasus, 70 persen di dominasi oleh laki-laki sedangkan 30 persen sisanya perempuan.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo H. Abdillah Nasih mengatakan kasus HIV/AIDS bak fenomena gunung es, artinya angka yang terdata hanya nampak dipermukaan saja. Pihaknya meyakini masih banyak penderita yang belum terdata dengan baik.
Tingginya kasus HIV/AIDS di Sidoarjo tidak lepas dari peran serta pemerintah, tokoh masyarakat, agama dan masyarakat itu sendiri terutama dalam hal penanggulangan penyebaran virus HIV/AIDS. Meski demikian ada beberapa hal penting yang harus diterapkan untuk menanggulangi/menekan kasus tersebut.
Pertama, menyadarkan masyarakat tentang bahaya virus HIV/AIDS terutama memberikan ruang dan kesetaraan pada ODHA agar tidak semakin takut untuk melapor dan berobat. Sehingga hal itu dapat meminimalisir penyebaran virus tersebut kepada masyarakat lain.
“ODHA, sebenarnya punya hak untuk bersosial atau berkiprah dengan masyarakat. Jangan dikucilkan, karena sebagian besar mereka merasa takut untuk melapor karena akan dikucilkan oleh keluarga maupun masyarakat. Ketika ini yang terjadi, maka tidak ayal kasus tersebut semakin tinggi,” jelas H. Abdillah Nasih Kamis, (13/6/2024).
Menurut politisi PKB itu, tingginya angka HIV/AIDS di Sidoarjo menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama. Mengingat, Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah yang kental dengan tingkat religiusitasnya.
“Nah, inilah peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, rohaniawan, dan lain sebagainya untuk sama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga pergaulan,” tambahnya.
Selain itu, penanggulangan juga bisa dilakukan dengan cara memberikan tambahan asupan bagi ODHA dalam meningkatkan kekebalan imun. Sebab, mereka yang terserang HIV/AIDS akan mengalami pelemahan imun. Sehingga hal ini menjadi penting untuk proses penyembuhan ODHA.
“Jika pemerintah dibutuhkan dengan kebijakan dan anggarannya, maka akan kita dorong itu. Sebab, hal itu lah yang akan meningkatkan kepercayaan diri bagi mereka. Teman-teman Dinas jangan apriori kepada teman-teman ODHA, mereka juga butuh ekspresi, karya apalagi yang masih seusia produktif,” tegasnya.
Pihaknya menyadari bahwa stigma masyarakat terhadap ODHA membuat sebagian besar mereka merasa takut untuk berkumpul, dan bersosialisasi. Sehingga perlu adanya pemahaman kepada masyarakat, agar mereka bisa hidup normal seperti masyarakat yang lain.
“Kami sangat mendukung apa yang dicanangkan pemerintah agar bisa nol persen nantinya. Baik dalam hal kebijakan maupun anggaran. Namun yang terpenting adalah bagaimana pemerintah mengemas kegiatan tersebut untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS di Sidoarjo,” tegasnya.
Sementara, Anggota Komisi D Hj. Mimik Idayana beranggapan tingginya kasus HIV/AIDS di Sidoarjo menandakan rendahnya sinergitas dalam merealisasikan program yang dicanangkan pemerintah. Baik dengan mitra kerja, serta lembaga masyarakat.
“Padahal di Kabupaten Sidoarjo sendiri sudah punya Perda pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang disahkan pada tahun 2017. Saya kira pihak Dinkes beserta seluruh Puskesmas yang ada di Sidoarjo harus gerak cepat melakukan sosialisasi pencegahan sekaligus memfasilitasi para penderita agar tak menulari pihak lainnya,” tegas Politisi asal Gerindra.
Pihaknya mengusulkan agar penanggulangan terhadap HIV/AIDS bisa dilakukan secara simultan dan digulirkan secara top down. Mulai dari pemerintahan hingga tingkat RT/RW juga turut digalakkan dalam rangka pencegahan penyebaran HIV/AIDS.
“saya minta puskesmas setempat segera berkordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, lembaga desa dan kecamatan serta karang taruna dan sekolah yang ada disana,” tandasnya.
Sebelumya, Pemkab Sidoarjo berkomitmen menangani penyebaran Human Immunodeficiency Virus (HIV) / Acqueried immunodeficiency syndrome (AIDS) di Kabupaten Sidoarjo dengan target nol kasus baru di tahun 2030. Upaya ini merupakan bagian dari program nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat untuk mengakhiri epidemi HIV/AIDS di Indonesia.
“Penanganan HIV bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Kami akan terus meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang HIV, menghapus stigma, serta menyediakan akses pengobatan yang memadai bagi mereka yang terinfeksi,” ujar H. Subandi saat membuka acara Pertemuan Ketua KPA dengan ODHIV dan OHIDHA di Pendopo Delta Wibawa.
H. Subandi menegaskan bahwa pemerintah daerah akan fokus pada peningkatan sosialisasi, pencegahan, serta pengobatan bagi penderita HIV. Penanhanannya juga perlu kolaborasi antara berbagai pihak terkait.
“Kita butuh sinergi mulai dari desa, kecamatan, puskesmas, pengobatan klinik, hingga yayasan dan organisasi masyarakat peduli HIV/AIDS, untuk pencegahan dan penanganannya” tegasnya.
Selain itu, Ia juga menekankan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah sebagai upaya pencegahan sejak dini. [isa/ADV]
