Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengingatkan para pelaku pasar, otoritas bursa, serta OJK untuk melakukan pembenahan menyusul langkah Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang akan mengeluarkan sejumlah emiten besar dalam pemeringkatan mereka. Langkah tersebut memicu gejolak di pasar saham Indonesia, ditandai dengan nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok dalam dua hari.
Said mengatakan dalam menjalankan langkahnya, MSCI menggunakan dalih adanya persoala, free float, likuiditas riil, dan transparansi pada sejumlah emiten besar yang melantai bursa saham Indonesia.
“Pada Rabu 28/1/2026, IHSG turun hingga 7,3 persen dan memaksa otoritas bursa menempuh trading halt. Pagi tadi, Kamis 29/1/2026 IHSG masih tertekan ke level minus 8,5 persen, dan jelang sore, puji syukur menguat ke minus 1,76 persen,” kata Said dalam keterangan tertulisnya.
Dalam sekejap, terang Said, dana asing keluar dari bursa mencapai Rp6,12 triliun. Itu belum termasuk nilai perdagangan saham hari ini yang angka rekapnya belum masuk.
Meski begitu, nilai aksi beli pada perdagangan saham hari ini lebih besar dibanding aksi jual. Terjadi surplus sebesar Rp6,1 triliun dengan nilai kapitalisasi perdagangan saham yang jauh lebih besar dibandingkan Rabu kemarin.
Said pun menilai kapitalisasi di IHSG dari perdagangan hari ini yang jauh lebih besar dibandingkan kemarin menandakan kepercayaan pelaku pasar terhadap bursa saham Indonesia masih sangat besar. Namun begitu, Said mengingatkan bahwa semua pihak tidak bisa menutup mata atas koreksi yang dilakukan MSCI terhadap bursa Indonesia.
“Pelaku pasar, otoritas bursa, dan OJK harus menangkap pesan MSCI sebagai koreksi konstruktif untuk membangun bursa saham yang sehat. Para pihak ini harus berbenah, membuka diri untuk menerika koreksi yang konstruktif dari siapapun, terutama masukan pembenahan administrasi yang di sarankan oleh MSCI,” kata dia.
Said juga mengatakan, sudah menjadi pemahaman bersama bahwa faktor kepercayaan terhadap lembaga yang dianggap kredibel, terutama dalam bisnis bahkan melampaui urusan kecakapan. Meskipun kecapakan dan integritas adalah modal utama membangun kepercayaan.
“Saat lembaga mendapat kepercayaan, terkadang juga seperti memegang kuasa mengeluarkan “fatwa”, bahkan terkadang juga “fatwa” itu di patuhi tanpa reserve, sekalipun dalam dunia bisnis seharusnya sangat matematis dan logis. Di sinilah sebenarnya titik gentingnya, yang seharusnya kita juga harus kritis,” terang Said.
OJK telah menerbitkan sejumlah lembaga pemeringkat yang dianggap kredibel dan terpercaya, baik asing maupun domestik terkait kredit rating. Sebut saja ada, Fitch Ratings, Moodys, Standar and Poor, dan PT Kredit Rating Indonesia. Sementara di bursa, tidak banyak “pemain” pemeringkatan seperti MSCI, seperti halnya di sektor kredit.
“Kita memiliki PT Pemeringkat Efek Indonesia, sayangnya belum mendunia dan hanya terkait obligasi, sehingga pengaruhnya tidak sebanding dengan MSCI. Kabarnya, baru Februari 2026 nanti lembaga pemeringkat efek global, yakni FTSE, subsidiary, London Stock Exchange Group akan merilis laporan mereka,” terang dia.
Terkait MSCI, Said memberikan sedikit ulasan bahwa lembaga ini diketahui terafiliasi dengan sejumlah institusi lain yang memiliki kaitan dengan industri keuangan global. Beberapa di antaranya adalah Vanguard, Blackrock, dan State Street Global Advisory.
Dua nama lembaga tersebut, yang oleh Said disebut juga sebagai pialang dan beberapa anak usaha mereka, tercatat juga sebagai “pemain” di BEI dan mendapatkan pula keuntungan di sana. Meski sah, Said pun mempertanyakan apakah lembaga-lembaga ini tidak mendapatkan untung dari peristiwa yang terjadi di BEI kemarin dan hari ini.
“Di balik kepercayaan, tidak salah kita menitipkan sedikit pertanyaan kritis soal ini. Kita juga harus jernih dalam membandingkan dan menilai sesuatu,” kata Said.
Said mengakui kondisi bursa saham Indonesia belum besar, dengan jumlah investor baru mencapai 19 juta. Jauh dibandingkan dengan New York Stock Exchange yang memiliki investor mencapai 162 juta warga Amerika Serikat.
Selain itu, inklusi investor di BEI masih rendah lantaran literasi tentang saham masih minimalis dibandingkan jumlah penduduk keseluruhan. Rendahnya literasi itu kadang bahkan terkait soal pengisian administrasi, sebagaimana yang ditemukan oleh MSCI, dan hendaknya hal ini juga menjadi atensi dari OJK.
“Akibat ancaman MSCI ini, saya justru mengkhawatirkan nasib para investor retail di saham, mereka baru investasi kecil kecilan, modal mereka bisa erosi, bahkan lenyap dalam sekejap,” terang Said.
Kondisi ini, kata dia melanjutkan, bisa menimbulkan dampak yang berat. Investor bisa traumatis, mereka bisa jera main saham, terutama di kalangan para pemula. “Padahal, kita selama ini bekerja keras memperbaiki literasi, agar investor di BEI makin banyak, suatu langkah untuk menipis otoritas bursa tidak transparan, dan permainan saham hanya dikendalikan sejumlah kecil pemegang saham,” ucap dia.
Selanjutnya, Said berpandangan sangkaan MSCI masih terlalu dini jika menyebut kepemilikan saham hanya dikendalikan sedikit orang dan tidak transparan jika pangkal masalahnya di pembaruan administrasi yang tidak dilakukan oleh OJK. “Hal itu perlu pembuktian lebih lanjut dan saya kira, saya akan menerima sepenuhnya jika pembuktian itu benar, namun fact findingnya harus konkret,” tegas dia.
Meski begitu, Said menyatakan bahwa semua pihak harus mengakui bahwa jumlah investor untuk menanamkan uang di perdagangan saham belum banyak. Ini menjadi tantangan BEI serta para emiten.
“Kalau faktanya minat investor di BEI masih kecil, lalu dibaca sebagai pengendalian saham oleh segelintir investor, saya kira perlu hati hati menafsirkan soal itu,” kata dia.
Said justru mendorong perlu adanya lembaga pembanding. Hal ini penting, agar investor global tidak hanya mengonsumsi kebenaran tunggal yang disajikan MSCI.
“Bukankah dalam dunia bisnis, praktik second opinion itu sangatlah wajar, dan kita memerlukan itu saat ini, agar semakin memberikan kejernihan bagi investor di bursa saham Indonesia, agar advisory benar-benar advisory untuk membangun market yang sehat, bukan bagian dari sindikasi aksi goreng saham,” pungkas dia.
