Surabaya (beritajatim.com) – Pernyataan Ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar, memberikan sinyal kuat arah politik partai berlambang bola dunia tersebut di tahun 2026.
Dengan modal 27 kursi di DPRD Jatim, PKB memposisikan diri sebagai pemain kunci dalam bursa calon Gubernur Jawa Timur.
Gus Halim memandang bahwa pemilihan lewat DPRD akan mengubah peta kompetisi menjadi lebih terukur. Kekuatan fraksi dan kemampuan membangun koalisi akan menjadi penentu utama siapa yang akan menduduki kursi Jatim 1.
”Pemilihan melalui DPRD itu lebih akuntabel untuk level provinsi. Gubernur adalah perumus kebijakan strategis dan perwakilan pusat,” kata Gus Halim kepada wartawan usai Muskerwil PKB Jatim di Whiz Luxe Hotel Spazio Surabaya, Sabtu (14/2/2026).
Strategi PKB kini bergeser pada penguatan kader muda di jajaran pengurus untuk meningkatkan efektivitas kerja politik. PKB tidak ingin sekadar menjadi penonton, melainkan penentu arah masa depan Jawa Timur melalui kekuatan riil di parlemen.
Modal utama PKB Jatim bukan sekadar ambisi politik, melainkan kekuatan riil di parlemen daerah sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak.
“Soal Jatim 1, semua partai pasti punya target yang sama. Bukan hanya PKB,” ujarnya.
Halim menegaskan jika pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, maka peta kekuatan politik akan sangat ditentukan oleh penguasaan kursi legislatif dan soliditas fraksi. Dalam konteks ini, PKB Jatim berada pada posisi strategis.
PKB tercatat sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Jawa Timur, yakni 27 kursi. Posisi tersebut menjadikan PKB memiliki daya tawar kuat dalam menentukan arah koalisi dan kandidat gubernur pada kontestasi politik Jawa Timur mendatang.
Di bawah PKB, PDI Perjuangan dan Partai Gerindra sama-sama menempati posisi kedua dengan 21 kursi, meski secara perolehan suara PDIP unggul.
Selanjutnya disusul Partai Golkar (15 kursi), Partai Demokrat (11), Partai Amanat Nasional (5), Partai Keadilan Sejahtera (5), Partai Persatuan Pembangunan (4), dan Partai Solidaritas Indonesia (1).
Komposisi ini dinilai Halim menjadi modal signifikan apabila pemilihan gubernur dilakukan melalui mekanisme parlemen. Menurutnya, pemilihan kepala daerah melalui DPRD justru lebih rasional dan akuntabel, terutama untuk level provinsi. “Kalau dipilih DPRD pasti banyak yang berminat, karena lebih akuntabel dibanding dipilih langsung oleh rakyat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, secara administratif provinsi tidak memiliki wilayah operasional langsung sebagaimana kabupaten atau kota. Peran gubernur lebih sebagai koordinator lintas daerah, perumus kebijakan strategis, sekaligus perwakilan pemerintah pusat di daerah.
“Dulu saya bilang ke teman-teman di DPRD Jawa Timur, saya ini belum punya wilayah. Keluar dari Indrapura itu sudah wilayah Surabaya, ke utara itu wilayah Gresik. Maka sangat layak kalau gubernur dipilih oleh DPRD,” ungkapnya.
Pernyataan Halim dibaca sebagai sinyal bahwa PKB tengah menyiapkan berbagai skenario politik nasional, termasuk kemungkinan perubahan sistem pilkada. Jika pemilihan gubernur benar-benar dilakukan melalui DPRD, maka kekuatan fraksi, kemampuan membangun koalisi, dan soliditas internal partai akan menjadi penentu utama.
Karena itu, kepengurusan baru DPW PKB Jatim disusun tidak hanya dengan komposisi relatif muda, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat struktur legislatif, disiplin organisasi, serta efektivitas kerja politik. Halim menegaskan strategi PKB bukanlah langkah reaktif, melainkan bagian dari perencanaan jangka panjang.
“Yang kami siapkan bukan hanya untuk satu momentum, tapi untuk masa depan Jawa Timur,” pungkasnya. (tok/ian)
