Surabaya (beritajatim.com) – Rombongan Anggota Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja dan audiensi di kantor BPBD Jatim, Kamis (22/1/2026). Kunjungan ini untuk memeriksa kesiapsiagaan kebencanaan yang dimiliki BPBD Jatim.
Dalam kesempatan tersebut, rombongan melihat sarana dan prasarana penanggulangan bencana. Selain itu, memantau kondisi cuaca, serta potensi bencana secara realtime di ruangan Command Center dan Pusdalops BPBD Jatim.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Haeny Relawati Rini Widyastuti memuji sarana dan prasarana penanggulangan bencana BPBD Jatim. Bahkan, mengusulkan penambahan mobile command center untuk daerah rawan bencana.
“Ahamdulillah kita melihat bahwa sarana prasarana infrastruktur pendukung untuk penanganan bencana itu di Jawa Timur sudah lebih baik,” ujarnya.
Mobile Command Center BPBD Jatim, baru satu-satunya di Indonesia yang dibiayai oleh APBD provinsi. Oleh karena itu, Haeny menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.
“Ini baru ada satu. Dan, oleh karena itu terima kasih kepada Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah atas fasilitasi ini,” imbuhnya.
Di antara sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD Jatim, adalah alat simulator gempa. Meski dinilai baik, Haeny berharap akan ada peningkatan kualitas material bahan pada alat simulator tersebut.
“Di antaranya adalah dari perspektif material bahan, khususnya gedung dan piranti pendukungnya. Saya sangat menyarankan untuk mulai dilakukan di 2026,” terangnya.
Sementara itu, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto, menjelaskan sejumlah anggota DPR RI diperlihatkan edukasi kebencanaan kepada anak-anak. Selain itu, juga memperkenalkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
“Kami mengajak teman-teman dari DPR RI meninjau bagaimana kami berikan edukasi kepada anak-anak. Lalu juga alat-alat apa saja yang kami gunakan dalam hal penanganan bencana,” jelasnya.
Adapun kegiatan yang sudah dilakukan dalam hal mengantisipasi potensi ancaman bencana, adalah OMC atau Operasi Modifikasi Cuaca. OMC ini sudah dilakukan sejak tanggal 5 Desember 2025 dan akan berakhir pada 31 Januari 2026.
“Untuk kegiatan lanjutannya, apa perlu dilakukan OMC lagi, akan dipertimbangkan setelah melihat data dari BMKG ke depannya,” pungkasnya. [tok/beq]
