Jember (beritajatim.com) – Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) meminta kepada Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, agar melanjutkan program pembelian beras langsung dari petani. Program itu sudah berlangsung untuk pengadaan beras bagi aparatur sipil negara (ASN).
Pengadaan beras itu sudah dilakukan saat panen padi, April 2022 lalu. Beras itu digiling oleh kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), dan koperasi, yang kemudian disalurkan menjadi beras tunjangan ASN oleh Koperasi Konsumen Jember Harmoni Sejahtera (KJHS) pada Juni 2022.
Ada lima kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang menyuplai beras itu, yakni Gapoktan Mutiara Tani, Desa Selodakon, Kecamatan Tanggul; Gapoktan Agung Jaya, Desa Glagahwero, Kecamatan Panti; Gapoktan Mitra Tani Sejati, Desa Sumberjati, Kecamatan Silo; Poktan Tani Jaya II, Desa Wonosari, Kecamatan Sumberjambe; Poktan Dewi Sri, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung.
Sementara untuk koperasi, ada empat unit, yakni koperasi milik Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) bernama Sejahtera, Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan; Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Alam, Desa Pontang, Kecamatan Ambulu; KUD Sumber Rejeki, Desa Cakru, Kecamatan Kencong; dan Koperasi Serbau Usaha Putra Mandiri, Desa Pontang, Kecamatan Ambulu.
[berita-terkait number=”5″ tag=”beras”]
Beras itu dibeli dengan harga Rp 9 ribu per kilogram dari petani. Bupati Jember Hendy Siswanto menerbitkan surat pada pada 7 Februari 2022 yang mengimbau seluruh ASN Pemkab Jember agar menggunakan tunjangan beras yang diberikan dalam bentuk uang tunai untuk langsung membeli beras petani lokal yang dikoordinasi masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Program ini merupakan bagian dari pemulihan ekonomi lokal.
Ketua KTNA Jember Sucipto mengatakan, program ini menjaga kestabilan harga gabah di tingkat petani. “Ini harus didukung, karena teman-teman beli langsung ke petani, bukan melalui tengkulak,” katanya, ditulis Rabu (6/7/2022).
Petani sempat menghadapi kendala berupa serangan hama penyakit di sebagian sawah. Ini membuat kualitas bisa menurun. “Tapi gabah ini kan tetap harus kami selamatkan. Petani ini punya tunda jual, gabah disimpan di lumbung. Gabah ini tidak laku dijual ke mana-mana, dan kami akhirnya yang membeli. Kami ambil dengan harga Rp 4.000 – 4.200 per kilogram gabah kering sawah,” kata Sucipto.
Gabah dibeli dari petani saat panen raya untuk digiling sepuluh hari sebelum disalurkan ke Pemkab Jember. “Bahkan ada yang tiga hari giling. Ada yang langsung giling, langsung kemas, besoknya kami dropping,” kata Sucipto.
Sucipto menolak anggapan jika beras dari petani kalah enak dibandingkan beras raskin (beras untuk warga miskin). “Saya datangi teman-teman penyuplai semuanya, dan tidak ada pengoplosan. Jadi padi digiling di RMU (Rice Milling Unit), kami keluarkan broken dan menirnya,” katanya.
Penggilingan dilakukan oleh gapoktan, poktan, dan koperasi yang mendapatkan bantuan mesin penggilingan padi dari pemerintah. Mereka memiliki petani-petani binaan. “Kami memiliki program ‘Makmur’ yang jumlahnya mencapai seribu hektare. Program ini program agrosolution dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara),” kata Sucipto.
Dalam pertemuan dengan Komisi B DPRD Jember, Selasa (5/7/2022) kemarin, Sucipto menegaskan, pihaknya mencantumkan kontak nomor telepon pada kemasan beras yang disalurkan kepada ASN. “Bahkan kami sampaikan, kalau ada apa-apa, ada yang kurang benar dari aspek kualitas, tolong sampaikan. Kami siap mengganti,” katanya.
Selama ini tidak ada satu pun ASN yang menghubungi Sucipto untuk mengajukan keluhan soal kualitas. Padahal, menurut Komisi B, ada sejumlah ASN yang mengeluhkan kualitas beras tersebut. Bahkan Komisi B melakukan pengujian kualitas beras itu di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Sertifikasi Mutu Barang-Lembaga Tembakau Jember.
Abdul Mujib, Ketua KUD Sumber Rejeki, meminta agar pengujian beras dilakukan dengan mengambil sampel dari penggilingan langsung. “Jadi tidak sepihak. Saya minta anggota DPRD Jember survei ke lapangan. Jangan sekali-sekali menjatuhkan kami,” katanya.
“Kami ini tidak main-main, punya 73 karyawan. Setiap bulannya kami mengeluarkan Rp 270 juta untuk membantu pemerintah untuk menanggulangi pengangguran. Saya berupaya maksimal mengembalikan nama KUD,” kata Mujib.
Mujib juga minta agar kinerja Koperasi KJHS sebagai penyalur beras diperbaiki jika ada persoalan. “Jangan kami dipotong seperti itu. Harapan kami program ini perlu didukung dan diperbaiki, bukan untuk dipatahkan seperti ini,” katanya.
Sucipto menyatakan siap dikritik. “Boleh kami dibina, tapi jangan dibinasakan. Ujug-ujug ada uji laboratorium. Berasnya dari mana, saya tidak tahu,” katanya.
Sucipto mengatakan, selama ini saat harga gabah anjlok, tidak ada yang peduli terhadap petani. “Tidak ada yang turun. Penggilingan-penggilingan besar disambati, tidak ada yang mau turun. Yang turun (membeli gabah petani) ya kami dan teman-teman serta Dinas Tanaman Pangan. Langsung kami eksekusi,” katanya. [wir/kun]
