Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Azhar Kahfi memberikan perhatian serius terkait pengembangan data center yang digagas oleh Pemerintah Kota Surabaya.
Menurutnya, proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan melalui pemanfaatan data yang lebih terintegrasi, menuai kritik terkait anggaran dan potensi kebocoran data.
Kahfi menilai bahwa meskipun penggunaan data dalam perencanaan pembangunan sangat penting, Pemkot harus lebih cermat dalam mengelola anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini.
“Ada kekhawatiran terkait penggunaan anggaran yang cukup besar untuk pembangunan data center ini. Sebagai anggota Banggar, kami perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar dapat memberikan manfaat yang nyata dan langsung dirasakan oleh masyarakat,” kata Kahfi di DPRD Surabaya, Senin (10/3/2025),
Politisi Gerindra ini juga menyebut pentingnya untuk tidak hanya fokus pada pembangunan fisik data center, tetapi juga memastikan bahwa ada pengelolaan dan analisis data yang dapat digunakan secara maksimal dalam perencanaan kebijakan.
Kahfi menambahkan bahwa pengalokasian dana yang tepat harus menjadi perhatian utama Pemkot, agar tidak ada pemborosan dalam proyek ini.
“Kami akan terus mengawasi agar proyek ini berjalan dengan efisien dan transparan. Jangan sampai, proyek yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas kebijakan malah menjadi beban anggaran yang tidak memberikan dampak signifikan,” ujar mantan Ketua Cabang HMI Surabaya ini.
Selain masalah anggaran, Kahfi juga mengingatkan Pemkot untuk serius dalam mengelola keamanan data. Keamanan informasi yang dikelola oleh data center harus menjadi prioritas utama, mengingat risiko kebocoran data pribadi yang dapat merugikan warga.
“Dalam pengelolaan data, kami juga harus berhati-hati dengan potensi kebocoran informasi pribadi. Jangan sampai, data yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik malah disalahgunakan,” tegas alumnus FH Unair Surabaya ini.
Ia berharap Pemkot tidak hanya fokus pada sisi teknologi semata, tetapi juga memastikan ada perlindungan yang kuat terhadap data pribadi masyarakat Surabaya.
“Perlu ada regulasi yang jelas tentang proteksi data, sehingga masyarakat merasa aman dan terlindungi. Kepercayaan publik terhadap data center ini akan tergantung pada bagaimana Pemkot menangani isu keamanan dan privasi data,” kata Kahfi.
Oleh karena itu, dia berharap Pemkot Surabaya bisa bekerja sama dengan DPRD untuk memastikan bahwa data center ini benar-benar dapat digunakan untuk kepentingan publik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. [ADV]
