Kediri (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri memberikan kesempatan kepada seluruh pasangan calon bupati dan wakilnya untuk berkampanye selama 36 hari. Masa penyampaian visi misi dan program tersebut sudah dimulai sejak 25 September hingga 23 November 2024 nanti.
Ketua KPU Kabupaten Kediri Nanang Qosim mengatakan, masa kampanye ini diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye yang dimulai dari 25 September hingga 23 November 2024, dengan jeda waktu tiga hari memasuki masa tenang jelang pencoblosan, pada 27 November 2024.
Nanang menambahkan, untuk mekanisme kegiatan kampanye, setiap paslon harus memberikan jadwal dan melapor ke kepolisian dengan surat tembusan kepada KPU dan Bawaslu. Nantinya menurut Nanang,tim paslon yang membuat jadwal setiap kegiatan kampanyenya.
“KPU Kabupaten Kediri memfasilitasi untuk paslon dengan mencetakan bahan kampanye seperti selebaran, brosur, pamflet dan atau poster sesuai dengan pasal 24 tentang bahan kampanye. Ketentuannya sesuai dengan jumlah DPT KPU Kota Kediri dibagi dengan dua paslon,” imbuh Nanang.
Deny – Mudawamah Buat Kontrak Politik Pembangunan Dusun Rp300-500 Juta
Pasangan nomor urut 1 dalam Pilkada Kabupaten Kediri 2024, Deny Widyanarko dan Mudawamah memanfaatkan masa kampanye dengan menyampaikan visi misi dan program kerja kepada masyarakat. Tidak hanya itu saja, pasangan yang diusung Partai NasDem dan PKB itu juga membuat kontrak politik dengan warga.
Seperti di Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Deny Widyanarko berkomitmen untuk mewujudkan program andalannya yaitu, pembangunan dusun dengan mengalokasikan APBD sebesar Rp300-500 juta per dusun per tahun. Dia bersedia mengundurkan diri dari jabatan bupati, ketika gagal memenuhi janjinya tersebut dalam dua tahun kerja.
“Itu adalah komitmen saya, bahwa program kami Rp300-500 juta per dusun per tahun itu benar-benar supaya bermanfaat bagi masyarakat. Bentuk wujud komitmen saya, bahwa saat nanti saya jadi, di mana 2 tahun saya akan menganggarkan program pembangunan dusun. Bila mana dalam 2 tahun masa jabatan saya, saya tidak bisa menganggarkan program pembangunan itu, saya akan mengundurkan diri sebagai Bupati Kediri,” tegas Deny, pada Sabtu (28/9/2024) lalu.
Program pembangunan dusun sebesar Rp300-500 juta per dusun per tahun merupakan buah pemikiran Deny yang kemudian disusun barsama tim dan para pakar. Deny meyakini program andalannya tersebut mampu mempercepat pembangunan di Kabupaten Kediri sehingga terwujud Kediri Hebat, sebagaimana visi dan misi besarnya bersama Hj. Mudawamah, wakilnya.
Masih kata pria yang identik dengan blangkon ijo ini, program pembangunan dusun sangat memungkinkan terealisai, karena hanya akan mengurangi 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri sebesar Rp3,6 triliun per tahun. Sehingga, postur anggaran daerah masih sangat besar untuk kepentingan publik lainnya.
Dalam kontrak politik tersebut, Deny bersama masyarakat menandatangani perjanjian bersama yang dibacakan oleh Nursalim, salah satu tokoh warga. Setelahnya, kontrak politik itu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat sebagai bukti yang kelak bisa ditagih.
Deny mengklaim sudah melakukan kontrak politik dengan kelompok masyarakat dari ratusan dusun di Kabupaten Kediri. Kontrak perjanjian itu akan ia teruskan ke seluruh dusun, sehingga masyarakat bisa mengetahui seluruh visi misi dan program kerjanya yang pro terhadap rakyat.
“Kita selama ini sudah melakukan kunjungan ke dusun di Kabupaten Kediri, kira-kira dusun 500 lebih dan ini terus kita lakukan. Setiap kunjungan dusun, kita sertai dengan kontrak politik yang sama,” tegas pengusaha rokok itu.
Dhito Dewi – Janjikan Beasiswa untuk Santri
Seperti halnya Deny – Mudawamah, pasangan petahana Hanindhito Himawan Pramana dan wakilnya Dewi Maria Ulfa juga memanfaatkan masa kampanye untuk meminta dukungan kembali masyarakat Kabupaten Kediri. Ada banyak program yang janjikan oleh pasangan nomor urut 2 tersebut, salah satunya di bidang pendidikan pesantren.
Dhito – Dewi akan memprioritaskan program kerja yang bersifat mendasar dan dibutuhkan masyarakat. Di bidang pendidikan, beasiswa tak hanya ditujukan bagi pelajar dan mahasiswa, namun juga santri.
Hal itu disampaikan Mas Dhito, sapaan akrabnya dalam dialog dengan warga saat melakukan kampanye di Kecamatan Kandat. Mas Dhito menyampaikan, menjadi bupati merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas pelayanan dasar kepada masyarakatnya.
Sektor pendidikan diakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh calon bupati yang nantinya terpilih. Diantaranya terkait, zonasi, maupun pungutan liar. Di kepemimpinan periode pertama Mas Dhito sangat intens untuk menangani hal itu. “Pendidikan itu merupakan investasi untuk jangka panjang,” katanya.
Salah satu upaya yang telah dilakukan dalam menangani permasalahan zonasi yakni dengan membangun sekolah SMP baru, diantaranya SMPN 2 Ngasem. Sedang, persoalan pungutan liar muncul di sekolah tingkat SMA yang menjadi kewenangan provinsi. Dalam hal ini, pihaknya tak tinggal diam dan mengkomunikasikan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dalam sektor pendidikan ini, Mas Dhito juga aktif memberikan beasiswa bagi warga kurang mampu. Sejak awal kepemimpinannya di periode pertama Mas Dhito telah menggelontorkan anggaran mencapai Rp103,95 miliar untuk beasiswa pendidikan kepada 47.544 penerima.
“Dalam satu tahunnya, kami menggelontorkan dana Rp30-35 miliar untuk beasiswa,” ungkapnya.
Mas Dhito memastikan, jika nantinya kembali mendapatkan amanah dari masyarakat untuk memimpin Kabupaten Kediri, pihaknya bersama Mbak Dewi akan melanjutkan program beasiswa pendidikan yang telah dijalankan di periode pertamanya. Bahkan, kali ini beasiswa juga akan diberikan untuk santri.
“Kita memastikan beasiswa untuk santri masuk dalam program kami (Dhito-Dewi),” tuturnya. [nm/aje]
