Jombang (beritajatim.com) – KPU (Komisi Pemilihan Umum) Jombang dituding kurang transparan dalam melakukan seleksi PPS (Panitia Pemungutan Suara). Bahkan, mereka juga menuding bahwa ujian seleksi PPS yang dilakukan KPU hanya sebatas formalitas. Semua sudah setingan.
Protes keras itu dilintarkan oleh Didik Sudarjono, peserta asal Desa Karangpakis Kecamatan Kabuh. Didik mengikuti tes untuk menjadi PPS. Warga Karangpakis ini menjalani seleksi melalui CAT (Computer Assisted Test) dan wawancara. Walhasil, dalam tes CAT Didik mendapatkan nilai peringkat pertama dari enam peserta. Skornya 101.
Selanjutnya, Didik memasuki tahap tes wawancara. Tes kedua, dia mendapatkan nilai kisaran 70-80. Meski Didik mengakui secara rincinya tidak disampaikan kepada peserta. “Saya harusnya lolos tiga terbaik. Namun justru yang lolos adalah peringkat 2,3 dan enam. Padahal mereka nilai CAT di bawah saya,” katanya, Jumat (20/1/2023).
Ada keanehan muncul. Karena, lanjut Didik, nilai hasil tes wawancara tidak disampaikan, hanya ada info bahwa hasil interview kisaran 70-80 semua peserta. “Artinya, baik CAT dan wawancara hanya sebatas seremonial untuk menggugurkan kewajiban perekrutan anggota PPS. Saya menduga sudah ada setingan,” ujarnya protes.
[berita-terkait number=”3″ tag=”kpu-jombang”]
Didik menuding KPU Jombang tidak transparan dan tidak fair. Alasannya, hasil tes wawancara tidak dipublikasikan ke peserta. Lalu KPU juga tidak mempertimbangkan pengalaman dan rekam jejak peserta. “Saya pernah menjadi anggota KPPS pada Pemilu 2009, anggota PPS pada Pemilu 2014 dan anggota PPD Pemilu 2019,” kesalnya.
Lantas apa jawaban KPU Jombang atas protes tersebut? Ketua KPU Jombang Athoillah bisa memahami kekecewaan peserta yang tidak lolos. Utamanya yang mendapat rangking pertama pada tes CAT. Namun menurut Athoillah seleksi PPS itu merupakan rangkaian dari administrasi, tes tulis (CAT) dan wawancara. Sehingga CAT buka penentu akhir lolos tidaknya peserta.
Soal tudingan hasil tes CAT yang tidak dipublikasikan, menurut Athillah hal itu tidak benar. Hasil tes tersebut diumumkan, di lokasi ujian. Tapi banyak peserta yang tidak tahu karena keburu pulang. Sedangkan terkait dugaan seleksi PPS hanya sebatas seremonial, Ketua KPU Jombang ini juga membantah.
“Justru ini lebih terbuka dan transparan dari pemilu sebelumnya. Karena tes melalui CAT dan soalnya dari KPU pusat. Jadi kami sudah melakukan proses seleksi PPSI ini sesuai dengan prosedur,” kata Ketua KPU Jombang ketika dikonfirmasi secara terpisah.
Dengan sudah diumumkannya hasil seleksi, berarti sudah ada 918 anggota PPS se-Kabupaten Jombang. Rinciannya, masing-masing sebanyak tiga orang di 302 desa dan empat kelurahan. Sesuai rencana, anggota PPS tersebut dilantik di GOR Merdeka Jombang pada Selasa 24 Januari 2023. [suf/ted]
