Jember (beritajatim.com) – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) berharap memperoleh dana hibah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daeeah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur.
“Kami berharap untuk tahun depan siapapun yang jadi (pengurus) KONI, ada dana hibah.untuk KONI. Kapan hari kami juga minta bantuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora),” kata Sekretaris KONI Jember Hasyim Arief, dalam rapat dengar pendapat di Komisi D DPRD Jember, Selasa (6/5/2025).
KONI Jember juga berharap pemberian dana hibah ini nantinya diikuti dengan pendampingan pengelolaan keuangan. “Kami mohon dibantu juga tenaga ahlinya untuk mengatur keuangan. Jadi tidak dilepas,” kata Hasyim.
Dengan adanya dana hibah, pengurus semua cabang olahraga yang dinaungi KONI bisa menggerakkan roda organisasi dan pembinaan. Selama ini apresiasi selalu diberikan hanya kepada atlet dan pelatih berprestasi.
Padahal, lanjut Hasyim, prestasi tersebut dibangun karena adanya pengurus cabang olahraga yang harus siap mengeluarkan dana dari kocek pribadi.
“Kemarin waktu kami membuka musyawarah kabupaten cabor karate, ketua pengurus provinsi karate ngomong ke peserta bahwasanya jadi ketua cabor itu harus siap tekor. Nah, sama juga dengan ketua KONI: harus siap tekor,” kata Hasyim.
Keterbatasan anggaran membuat pengurus salah satu cabang olahraga terpaksa meminta biaya administrasi dari peserta seleksi. Pungutan tersebut sempat dilaporkan kepada kanal pengaduan Wadul Gus e yang diprakarsai Bupati Muhammad Fawait.
“Mohon bisa dipahami. Karena tidak ada anggaran, KONI tidak bisa menekan untuk menggratiskan seleksi. Seleksi butuh biaya untuk memberi honor wasit, juri, konsumsi wasit dan juri, konsumsi panitia, maupun untuk sewa gedung venue,” kata Hasyim.
Pengurus KONI sendiri selama tiga tahun terakhir, tidak memperoleh honor, termasuk petugas kesekretariatan, yang didanai dari hubah APBD. Terakhir kali mereka memperoleh honorarium pada 2022.
Alhasil Ketua KONI Jember Sutikno harus merogoh kocek pribadi untuk memberi honor tersebut maupun membiayai ongkos operasional. Sementara biaya perjalanan ke luar kota untuk memgikuti kegiatan resmi KONI harus dibiayai dari kantong pribadi masing-masing pengurus.
Tahun ini, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jember memberikan bantuan anggaran untuk pengurus cabang olahraga. “Kami berharap tahun depan bisa ada dana hibah yang lebih sehingga KONI dan cabor bisa lebih leluasa mengelola prestasi. seperti 2021 dan 2022,” kata Hasyim.
Fatmawati, anggota Komisi D dari Partai Nasional Demokrat, membenarkan pernyataan Hasyim soal kesiapan pengurus KONI untuk memakai duit pribadi agar pembinaan cabang olahraga berjalan.
“Saya saksinya dan saya pernah merasakan itu sebagai putri Ketua KONI (Kamil Gunawan). Saya mengapresiasi Ketua KONI Jember sekarang,” kata Fatmawati.
Fatmawati berharap masalah anggaran tidak membuat semangat pembinaan olahraga di Jember turun. “Harapan saya semoga dalam Pekan Olahraga Provinsi tahun ini, kontingen Jember bisa membawa medali sebanyak mungkin dan peringkat kita naik dari tahun sebelumnya,” katanya.
Sekretaris Komisi D Indi Naidha bisa memahami permintaan KONI Jember. “Bagaimanapun kalau kita tidak pegang anggaran, tidak akan bisa leluasa untuk bergerak membesarkan olahraga,” kata politisi perempuan dari PDI Perjuangan ini.
Indi tahu persis kesekretarian KONI Jember selama ini berjalan tanpa anggaran daerah. “Saya juga pernah mengalami itu. Jadi mohon nanti perhatian Pak Kepala Dispora. Kita mendukung atlet-atlet kita berprestasi. Tapi ojo sampai KONI di dalam sekarang klepek-klepek.” katanya.
Singgung UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
Namun Indi mengingatkan bahwa ada aturan yang mengatur soal hibah ini. “Kabar yang kami terima kemarin, ada aturan baru dari pemerintah, bahwa KONI sudah tidak lagi menjadi lembaga yang menerima hibah atau anggaran langsung. Anggaran tersebut sekarang disalurkan langsung kepada cabang olahraga. Kebijakan ini berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan,” katanya.
Dengan adanya aturan itu, Indi minta Dispora Jember tidak salah dalam mengeluarkan kebijakan. “Kita mendedikasikan diri kita untuk untuk olahraga. Tapi ojo sampai kepleset. Jangan sampai menabrak regulasi yang berlaku. Tapi kita mempunyai cara-cara yang fleksibel mungkin untuk mengatur anggaran, bagaimana caranya KONI juga tetap hidup,” katanya.
“Kita memahami bahwa pemangkasan anggaran ini memang peruntukannya untuk daerah kita sendiri. Tetapi induk cabor adalah KONI. Bagaimana KONI mau berkoordinasi dengan pengurus cabor kalau kita tidak punya keleluasaan,” kata Indi.
Indi juga berharap pemerintah dan pemangku kepentingan olahraga di Jember tetap kompak. “Kalau target kita besar, otomatis support bukan hanya biaya, bukan hanya anggaran, tapi kekompakan Dispora, KONI, cabor,” katanya.
Kepala Dispora Jember Edi Budi Susilo mendukung sepenuhnya pemberian dana hibah untuk KONI. Dengan adanuya dana hibah, KONI akan lebih leluasa dalam merencanakan dan melaksanakan pembinaan atlet dan cabor. “Kami akan segera buka undang-undangnya,” katanya.
Selama ini anggaran untuk KONI dan cabor dikelola Dispora. “Kami selalu minta masukan dari KONI. Selama ini semua sudah terkover tapi tidak direct, harus melalui sebuah proses. Ketika kemudian anggarannya terbatas, maka harus dibagi banyak kegiatan. Tidak bisa semuanya di KONI,” kata Edi.
Dispora juga harus mengelola anggaran untuk organisasi induk keolahragaan lain seperti KORMI (Komite Olahraga Masyarakat Indonesia), NPCI (National Paralympic Committee Indonesia), dan Perwosi (Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia). “Kalau duitnya banyak, insya Allah terkover semua. Tapi kalau enggak, harus terkover tapi anggarannya dibagi,” kata Edi. [wir]
