Jember (beritajatim.com) – Komisi D DPRD Jember, Jawa Timur, menilai dua tahun kinerja pemerintahan Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya di bidang kesejahteraan sosial sudah baik. Namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan.
“Dua tahun pemerintahan Pak Hendy dan Gus Firjaun cukup bagus. Pada tahun pertama pemerintahan, butuh pengambilan keputusan spektakuler, dan itu sudah dilakukan dengan menggarap infrastruktur yang sekarang sudah bisa dirasakan dalam upaya pemulihan ekonomi,” kata Ketua Komisi D Hafidi, Minggu (5/3/2023).
Hafidi bisa memahami jika Hendy-Firjaun berkonsentrasi memperbaiki infrastruktur jalan pada tahun pertama. “Karena ekonomi adalah modal dasar semua kegiatan kita. Tapi dua tahun ini pelayanan kesehatan dan pendidikan butuh untuk ditingkatkan,” katanya.
Hafidi memuji program layanan perawatan kelas III di rumah sakit bagu seluruh warga Jember. “Masyarakat Jember yang punya kartu tanda penduduk silakan untuk mendapatkan layanan gratis itu. Ini langkah spektakuler,” katanya.
DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyepakati anggaran Rp 47 miliar untuk program layanan kesehatan gratis J-Pasti Keren (Pelayanan Kesehatan Gratis Khusus Penduduk Jember yang Efektif dan Efisien), dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2023.
Selama sisa waktu pemerintahan, Hafidi meminta bupati dan wakil bupati untuk berkonsentrasi menangani persoalan tengkes (stunting). “Bupati sudah ambil langkah bagus untuk mencari apa yang sebetulnya terjadi. Kenapa kok ada beda data antara Kementerian Kesehatan dengan kita (pemerintah daerah)?” katanya.
[berita-terkait number=”4″ tag=”bupati-hendy-siswanto”]
Dinas Kesehatan mencatat ada 2.991 balita yang sangat pendek dan 9.763 balita yang pendek badannya. Totalnya 7,37 persen dari populasi balita di Jember. Sementara data Survei Status Gizi Indonesia milik Kementerian Kesehatan menunjukkan, prevalensi balita stunted (tinggi badan menurut umur) di Jember mencapai 34,9 persen.
Sementara untuk program pendidikan, Hafidi menilai harus lebih ditingkatkan. “Bupati harus betul-betul memperhatikan urusan beasiswa agar anak-anak tidak sampai putus pendidikan, khususnya mahasiswa. Kami akan cek di Perubahan APBD nanti,” katanya.
“Ketika tidak ada anggaran beasiswa dan hanya meneruskan (program) kemarin, ini akan jadi catatan besar di mata masyarakat. Karena itu, peningkatan (pembangunan) harus terprogram dengan baik sehingga tidak mengorbankan pendidikan anak-anak,” kata Hafidi.
“Anggaran pendidikan formal dan pondok pesantren dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) hendaknya terus ditingkatkan. Pondok pesantren sudah ada jelas undang-undangnya, tinggal bupati mau berkiprah atau tidak,” kata Hafidi.
Hendy dan Firjaun dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Kabupaten Jember oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada 26 Februari 2021. Mereka terpilih setelah memenangi pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan pada 9 Desember 2020.
Duet yang diusung Partai Gerindra, Partai Nasional Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrat ini memperoleh dukungan 489.794 suara (46,60 persen).
Mereka mengalahkan pasangan Faida dan Dwi Arya Nugraha Oktavianto yang memperoleh 328.729 suara (31,27 persen) dan pasangan Abdussalam-Ifan Ariadna yang mendapatkan 232.648 suara (22,13 persen). [wir/but]
