Bondowoso, (beritajatim.com) – Komisi I DPRD Bondowoso menilai keberadaan Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) masih sangat minim dan belum merata di seluruh wilayah kabupaten.
Ketua Komisi I, Setyo Budi, menegaskan bahwa idealnya Bondowoso memiliki lima pos Damkar yang tersebar di setiap Daerah Pemilihan (Dapil).
“Idealnya pos damkar per dapil satu. Bondowoso ada lima dapil. Jadi idealnya se-Bondowoso ada lima pos damkar,” ujarnya usai evaluasi LKPJ 2024, Kamis (24/4/2025).
Ia mengatakan, evaluasi terhadap LKPJ bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi tolok ukur penting dalam penyusunan APBD tahun berikutnya.
Dalam rapat evaluasi, Komisi I fokus menelaah kinerja dinas-dinas mitra, termasuk Satpol PP yang membawahi bidang Damkar.
Setyo menyoroti fakta bahwa saat ini Pos Damkar hanya tersedia di wilayah kota dan satu titik di Kecamatan Tamanan.
Padahal, kata dia, kebutuhan akan pelayanan cepat saat terjadi kebakaran juga mendesak di daerah pelosok seperti Kecamatan Sempol.
“Sebab, apabila kebakaran terjadi di Sempol kan jaraknya jauh. Damkar datang, api sudah padam,” katanya.
Menurutnya, rencana awal sebenarnya mencakup pembangunan pos Damkar di beberapa titik, termasuk di Tapen.
Namun, keterbatasan anggaran membuat realisasi hanya bisa dilakukan di satu lokasi saja.
“Anggaran awal untuk Satpol PP, termasuk Damkar, dipangkas dari sekitar sembilan miliar menjadi tujuh miliar,” sebutnya.
Angka itu memang sudah mencakup semua kebutuhan operasional, termasuk belanja pegawai.
“Tapi untuk pos damkar dari rencana dibangun di beberapa titik, sementara ini baru bisa diwujudkan satu saja yaitu di Tamanan,” jelasnya.
Ia berharap efisiensi anggaran tidak menjadi penghalang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama yang berkaitan dengan keselamatan jiwa dan aset.
“Kami tetap tekankan ke Satpol PP agar ke depan perencanaan dan realisasi bisa lebih matang. Kalau soal kebakaran, itu kan menyangkut nyawa dan aset masyarakat,” pungkasnya. [awi/aje]
