Ringkasan Berita:
- Khofifah memaparkan capaian pembangunan gender Jawa Timur dalam Women’s Leadership Forum 2026.
- Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Jatim 2025 sebesar 0,329, lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.
- Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jatim mencapai 93,29, mencerminkan meningkatnya kesetaraan akses.
- Program Jatim Puspa dan GASPOL menjadi bagian dari strategi pemberdayaan perempuan di Jawa Timur.
Jakarta (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memaparkan berbagai capaian pembangunan gender di Jawa Timur saat menyampaikan materi bertajuk The Leadership Behind the Impact: Kisah Jawa Timur Membangun Kepercayaan Publik dalam Women’s Leadership Forum Tahun 2026 bertema Breaking Barriers, Building Impact yang diselenggarakan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-69 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), Senin (28/7/2026).
Dalam paparannya, Khofifah mengungkapkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Jawa Timur pada 2025 tercatat sebesar 0,329, lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Sementara itu, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jawa Timur mencapai 93,29, yang menunjukkan semakin kuatnya kesetaraan akses perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang ekonomi.
“Capaian tersebut lahir dari berbagai program pemberdayaan yang dirancang secara terukur dan berkelanjutan,” ujar Khofifah.
Menurut Khofifah, salah satu program yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan gender adalah Program Jatim Puspa, yang difokuskan untuk memperkuat ekonomi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).
Sepanjang periode 2020–2025, Program Jatim Puspa telah menjangkau 31.024 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 723 desa dengan dukungan anggaran mencapai Rp87,778 miliar. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga sekaligus memperluas kesempatan perempuan dalam menjalankan usaha produktif.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengembangkan GASPOL (Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online) sebagai bentuk pemberdayaan bagi perempuan yang berprofesi sebagai pengemudi ojek daring. Program ini menyasar perempuan yang sebagian besar merupakan kepala keluarga maupun single parent, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.
Tak hanya berfokus pada perempuan, Pemprov Jawa Timur juga menjalankan berbagai program perlindungan sosial yang menyasar kelompok rentan lainnya, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kebijakan tersebut disusun melalui pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
Mengakhiri pemaparannya, Khofifah mengajak seluruh pemangku kepentingan membangun ekosistem yang semakin memberikan ruang bagi perempuan untuk berkembang, berkontribusi, dan mengambil peran strategis dalam pembangunan.
“Kita bangun ekosistem yang bisa memberikan kepercayaan bahwa perempuan mampu melakukan hal baik, memiliki kompetensi dan kapasitas yang bisa diandalkan dan diunggulkan sekaligus memberikan manfaat di semua lini,” katanya. [hen/beq]
