Jember (beritajatim.com) – Kendala muncul saat realisasi insentif guru ngaji di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada akhir tahun ini. Nahdlatul Ulama mengkritik tidak diantisipasinya persoalan administrasi perbankan tersebut oleh pemerintah daerah.
Sebanyak 12.591 orang guru ngaji muslim, non muslim, dan mudin menerima dana insentif masing-masing Rp 1,5 juta dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember 2023. Jumlah itu hasil verifikasi data sekitar 21 rbu guru ngaji.
Setelah memenuhi syarat yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), para guru ngaji yang lolos verifikasi menerima uang di rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI). Di sinilah kendala muncul.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Achmad Musoddaq mengatakan, rekening sebagian guru ngaji di BRI bermasalah. “Rekeningnya close, karena tidak dipakai selama setahun. Otomatis BRI tidak bisa mentransfer,” katanya, Selasa (19/12/2023).
Ada kurang lebih 400 orang guru ngaji yang sudah terverifikasi menghadapi persoalan ini dalam realisasi gelombang pertama. “Kami masih berikan kesempatan kepada saudara-saudara kita guru ngaji untuk ke BRI unit di wilayah masing-masing agar rekening mereka dihidupkan kembali,” kata Musoddaq.
Menurut Musoddaq, sebenarnya pencairan insentif untuk gelombang pertama sudah ditutup pekan lalu. “Cuma kami mohon perpanjangan untuk bisa dicairkan, mungkin bisa diundur beberapa hari, karena kasihan mereka yang belum membenahi rekeningnya,” katanya.
Musoddaq memaklumi kendala tersebut. Pihaknya memberikan kesempatan kepada guru ngaji selama dua hari untuk membenahi administrasi rekening. “Alhamdulillah, sudah banyak yang dibenahi. Cair sudah,” katanya.
Selain adanya rekening kedaluwarsa, menurut Musoddaq, ada guru ngaji yang memakai rekening orang lain untuk menerima insentif itu. “Kami sudah sampaikan, tolong jangan pakai rekening orang lain, pakai identitas dirinya sesuai KTP,” katanya.
Namun ternyata masih ditemukan adanya rekening yang menggunakan nama orang lain di luar nama guru ngaji penerima insentif. “Ada yang pakai rekening anaknya, ada yang pakai rekening saudaranya. Kami sudah hubungi, silakan dibenahi. Kalau dibenahi setelah sekian hari tidak ada (perkembangan), ya sudah kita tinggal,” katanya.
“Ada yang sudah dibenahi. Jelasnya saya belum melihat secara total. Cuma minimal, kami sudah melakukan penyampaian, pendampingan. Kami telepon. Kami punya grup (WhatsApp), sudah kami sampaikan. Yang jelas kami memberikan yang terbaik. Kami memberikan yang mudah,” kata Musoddaq.
“Saya meskipun ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkab Jember, saya juga (anggota organisasi) guru ngaji tingkat kabupaten. Jadi saya tahu persis. Kita memang harus sabar,” kata Musoddaq.
Tak diantisipasinya kendala ini mendapat kritik keras dari Wakil Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama Cabang Jember, Ayub Juinaidi. Apalagi semula ia mendengar informasi bahwa gara-gara masalah rekening itu, insentif tersebut hangus dan dana yang tersedia kembali ke kas daerah.
“Seharusnya Bagian Kesra sudah meneliti. Jangan sampai di akhir (menjelang realisasi insentif), Kesra menyampaikan bahwa ini ada masalah. Kalau saya melihat tahapannya, Kesra membentuk tim di setiap kecamatan. Ada verifikator,” kata Ayub.
“Seharusnya saat memverifikasi, sejak awal itu sudah harus tersampaikan kepada guru ngaji, ini lho persyaratannya. Bukan di akhir, terus ada 400 orang guru ngaji bermasalah. Kenapa tidak sejak awal (diberitahu) ini lho ada kekurangan. Pemerintah turun tangan, jemput bola,” kata Ayub.
Menurut Ayub, Bagian Kesejahteraan Rakyat gagap. Mereka seharusnya jemput bola untuk mendampingi guru ngaji yang sudah terverifikasi untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. “Toh cuma nama dan buku rekening. Kalau saat itu tidak cocok, tinggal bikin rekening lagi. Jangan terus karena urusan administrasi, permasalahannya dilimpahkan kepada guru ngaji,” katanya.
Ayub melihat, permasalahan tersebut seakan-akan dilimpahkan kepada guru ngaji. “Harus saya ingatkan kepada pemerintah daerah, cara seperti ini seakan-akan tidak menghormati kinerja guru ngaji dan apa yang dilakukan guru ngaji untuk kepentingan pendidikan masyatakat. Mereka sudah berperan besar,” katanya.
“Jangan seakan-akan mereka yang minta. Kita yang butuh guru ngaji. Mereka telah mendidik karakter anak-anak diri kita di bawah,” kata Ayub.
Ayub membandingkan dengan realisasi insentif guru ngaji terdahulu. “Dulu-dulu bisa, melalui Kantor Pos. Tidak ada masalah,” katanya.
Musoddaq mengatakan, pencairan insentif guru ngaji dilakukan di BRI karena ada nota kesepahaman bank tersebut dengan pemerintah daerah yang berlaku selama tiga tahun. “Ini tahun terakhir,” katanya. [wir]
