Penanggulangan kemiskinan, pendidikan gratis, layanan kesehatan berbiaya murah, penanganan anak-anak stunting, pembangunan berkelanjutan, dan banyak isu populis lain dikampanyekan kencang di musim Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seperti sekarang.
Itu ikhtiar mengerek elektabilitas politik calon kepala daerah (Cakada). Isu populis itu lantang disuarakan calon penantang. Mereka yang sedang merebut kekuasaan dari calon petahana. Penantang umumnya bersikap agresif. Ofensif. Menyerang. Menjual isu populis, tampak indah dan mengenakkan.
Bagi pemilih minim asupan informasi akurat, isi kampanye seperti itu sangat menggoda. Kendati banyak program populis itu sulit diimplementasikan. Sukar diwujudkan. Berakhir tragis dan berujung krisis. Banyak tantangan menghadang dan berjibun keterbatasan, terutama cupetnya kapasitas budget.
Pengalaman praksis di banyak negara, kemiskinan sulit diturunkan secara ekstrem. Yang terjadi, pengurangan warga berkekurangan secara inkremental. Setahap demi setahap. Bukan sim salabim, seperti tukang sulap.
Karena itu, jika ada cakada berkampanye dan berkoar-koar kencang akan menurunkan kemiskinan secara radikal, ekstrem dan dalam tempo cepat, boleh dikata kampanye itu layaknya penjual kecap: menilai dirinya number one dan orang lain nomor sebelas
Apa Itu Populisme?
Dalam ilmu politik, populisme merupakan gagasan yang membagi masyarakat jadi dua kelompok yang berselisih satu sama lain. Pertama, ada rakyat yang murni. Kedua, ada segmen elite yang korup. Itu formula yang disampaikan Cas Mudde, penulis artikel Populism: A Very Short Introduction. (BBC, 8 Maret 2018).
Populisme enak dikampanyekan dan didengar. Tak mudah diwujudkan dan direalisasikan. Para (calon) pemimpin populis sejati mengklaim mewakili kehendak rakyat yang bersatu. Terutama rakyat yang berada di level akar rumput.
Karena itu, isu yang dijual berkorelasi langsung dengan problematika kerakyatan. Misalnya, kemiskinan, gap sosial ekonomi, pemukiman buruk, kesehatan gratis, pendidikan tanpa bayar, dan lainnya.
Gaya berpolitik populis dapat berada di mana saja dalam spektrum politik berbeda. Salah satu kekuatan populisme adalah sifatnya yang serba guna. Dapat beradaptasi dengan semua situasi. “Saya bukan seorang individu, saya adalah rakyat,” ujar mendiang Presiden sayap kiri Venezuela, Hugo Chávez, seorang pemimpin populis dari Amerika Latin.
Pengalaman Jatim
Kelaziman satu kontestasi politik seperti pilkada, isu-isu populis mulai bertebaran menjelang masa kampanye, termasuk di Pilkada Jatim. Kemiskinan, stunting, pendidikan SMA/SMK gratis adalah tiga hal yang disuarakan kandidat Gubernur Jatim. Ketiganya berkait dengan wong cilik secara langsung. Isu ini mengalir sampai jauh. Diekspektasikan mampu melahirkan insentif elektoral.
Bagaimana potret kemiskinan di Jatim? Data per Maret 2024 menunjukkan bahwa berdasar rilis data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Jatim turun jadi 9,79 persen. Ini sejarah baru. Angka kemiskinan tembus satu digit. Data itu per Maret 2024, sekitar satu bulan setelah Khofifah Indar Parawansa dan Emil E Dardak mengakhiri jabatan Gubernur dan Wagub Jatim.
Turunnya persentase angka kemiskinan di Jatim hanya satu digit itu buah policy dan kepemimpinan Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Dardak. Bukan sentuhan kebijakan Adhy Karyono selalu Pj Gubernur Jatim. Dia baru menjabat sekitar sebulan.
Menurunkan angka kemiskinan tak bisa sekonyong-konyong. Perlu policy yang berpihak kepada kaum papa tersebut. Diperlukan program aksi berdampak langsung pada promosi kesejahteraan mereka. Butuh tempo dan anggaran. Perlu sentuhan inovasi dan kreasi program riil yang menyasar target group secara efektif, tepat, dan presisi.
“BPS merilis angka kemiskinan Jatim per Maret 2024 mencapai 9,79 persen, terima kasih atas kerja keras seluruh pihak,” ujar Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (2/7/2024).
Angka kemiskinan periode Maret 2024 sebesar 0,56 persen, poin dari periode sebelumnya Maret 2023 yang mencapai 10,35 persen. Ini penurunan angka kemiskinan tertinggi di lingkup nasional. Penurunan angka kemiskinan 0,56 persen itu ekuivalen dengan 206.120 jiwa. Itu jumlah yang tak kecil. Setara dengan dua kali jumlah full penonton di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta saat gelaran sepak bola.
Secara statistik, angka kemiskinan di Jatim bergerak turun inkremental. Penurunannya tak pernah ekstrem dan radikal. Pelan tapi pasti menurun. Walaupun sempat naik karena pandemi Covid-19.
Data 2020, persentase kemiskinan Jatim sebesar 11,09 persen, kemudian naik jadi 11,4 persen pada 2021 karena Covid-19, lalu turun jadi 10,38 persen di 2022, turun lagi jadi 10,35 persen pada 2023. Bulan Maret 2024 turun signifikan jadi 9,79 persen. Sedangkan untuk 2025, target penurunan angka kemiskinan di Jatim berada di level 9,4 persen sampai 8,9 persen.
Hingga 2024, dari 38 daerah di Jatim, ada 16 kabupaten/kota angka persentase kemiskinannya dua digit. Sepuluh persen lebih.
Ke-16 kabupaten/kota itu antara lain: Kabupaten Pacitan dengan 13,08 persen, Trenggalek dengan 10,50 persen, Bondowoso dengan 12,60 persen, Situbondo dengan 11,51 persen, Probolinggo dengan 16,45 persen, Nganjuk dengan 10,17 persen, Madiun dengan 10,63 persen, Ngawi dengan 13,81 persen, Bojonegoro dengan 11,69 persen, Tuban dengan 14,36 persen, Lamongan dengan 12,16 persen, Gresik dengan 10,32 persen, Bangkalan dengan 18,66 persen, Sampang dengan 20,83 persen, Pamekasan dengan 13,41 persen, dan Sumenep dengan 17,78 persen.
Sedang daerah dengan angka persentase kemiskinan rendah antara lain: Kota Madiun dengan 4,38 persen, Kota Surabaya dengan 3,96 persen, Kota Batu dengan 3,06 persen, dan Kota Malang dengan 3,91 persen, dan Kabupaten Sidoarjo dengan 4,53 persen.
Penurunan angka kemiskinan di Jatim di periode 2019 hingga awal 2024 berseiring dan linier dengan lonjakan kegiatan sosial ekonomi di provinsi ini pada periode yang sama. Volume dan nilai kapasitas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengindikasikan barang dan jasa yang dihasilkan satu wilayah setiap tahun.
Kapasitas PDRB Jatim pada 2019 mencapai Rp2.345 triliun, di 2020 dengan Rp2.299 triliun, di mana terjadi penurunan volume PDRB karena pandemi Covid-19. Lalu pada 2021 dengan Rp2.454 triliun, 2022 dengan Rp2.731 triliun, dan 2023 dengan Rp2.953 triliun.
Selain itu, angka kemiskinan ekstrem di Jatim periode 2020-2023 turun 3,58 persen. Angka itu merujuk hasil perhitungan yang dikeluarkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
“Alhamdulillah, kabar ini melengkapi kegembiraan saya dan Mas Emil Dardak di akhir kepemimpinan kami sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Artinya apa yang kami upayakan dengan berbagai program efektif menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Jatim,” kata Khofifah Indar Parawansa.
Dalam tiga tahun terakhir (2020-2023) angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur turun signifikan sebesar 3,58 persen atau 1.480.140 jiwa. Kemiskinan ekstrem di Jatim turun drastis dari 4,4 persen atau setara 1.812.210 jiwa pada 2020 menjadi 0,82 persen atau 331.980 jiwa pada Maret 2023.
Ainur Rohim,
Direktur Utama dan Penanggung Jawab beritajatim.com
